Nelayan Pulau Panggang Kesulitan Melaut, DPRD DKI Jakarta Desak Pasokan BBM Merata

JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan warga Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Persoalan tersebut dinilai mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil melaut.

Permasalahan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, setelah menerima aspirasi masyarakat saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Menurutnya, keterbatasan pasokan BBM telah menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi warga di wilayah kepulauan.

"Urgensi yang tadi kita temukan dari pengaduan masyarakat adalah terkait langkanya BBM yang sangat dibutuhkan warga pulau," ujar Yuke.

Ia menjelaskan, mayoritas masyarakat Pulau Panggang berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan BBM menjadi kebutuhan utama untuk menunjang operasional kapal saat melaut. Kelangkaan bahan bakar dikhawatirkan akan mengganggu produktivitas nelayan sekaligus berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat.

"Karena salah satu mata pencahariannya (warga) adalah nelayan," tambahnya.

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi D, distribusi BBM di Kepulauan Seribu saat ini dinilai belum merata. Pasokan hanya menjangkau beberapa pulau, sementara Pulau Panggang disebut menjadi salah satu wilayah yang belum memperoleh distribusi secara optimal.

"Kita harus mendorong yang diharapkan warga, termasuk BBM untuk nelayan," katanya.

Yuke berharap Pemprov DKI segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan BBM masyarakat Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Panggang, dapat terpenuhi. Menurutnya, ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Selain mendorong percepatan distribusi, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan BBM di sejumlah pulau lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat dalam menyusun kebijakan distribusi energi di wilayah Kepulauan Seribu.

"Jadi pasca ini, akan menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut," ungkap Yuke.

Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah, baik dalam penyusunan APBD Perubahan maupun APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD berharap persoalan distribusi BBM di wilayah kepulauan dapat menjadi salah satu prioritas sehingga kebutuhan masyarakat, terutama nelayan, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Mudah-mudah bisa dijadikan pembahasan di rapat pembahasan anggaran, baik di APBD Perubahan maupun di 2027 nanti," pungkasnya.