Serap 37.833 Tenaga Kerja, Proyek Hilirisasi Danantara Dinilai Harus Perkuat SDM

"Danantara perlu mengambil posisi sebagai jembatan antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan investor," ujar Bhima.

Koordinasi dan Pengawasan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan hingga ke tingkat daerah agar implementasi proyek hilirisasi berjalan efektif.

Menurut Faisal, pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif karena pemerintah pusat tidak mungkin mengawasi seluruh pelaksanaan proyek secara langsung di berbagai wilayah Indonesia.

"Pemerintah daerah harus dilibatkan. Tanpa keterlibatan mereka, mustahil pemerintah pusat bisa melakukan supervisi secara optimal karena rentang wilayah yang sangat luas," katanya.

Ia juga menilai pelaku usaha di daerah, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK), harus menjadi bagian dari rantai pasok proyek hilirisasi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

"Bukan hanya pelaku usaha besar dari pusat, tetapi juga pelaku usaha di daerah harus dilibatkan agar hilirisasi memberikan dampak yang lebih inklusif," ujarnya.

Sebelumnya, Danantara melaporkan tengah mengembangkan 26 proyek hilirisasi yang mencakup berbagai komoditas strategis, seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, serta pengembangan bioavtur, bioetanol, industri kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan ayam terintegrasi.

Pelaksanaan proyek dilakukan dalam dua tahap. Fase pertama dimulai melalui groundbreaking pada 6 Februari 2026 dengan enam proyek prioritas di 13 lokasi senilai Rp109 triliun yang diperkirakan menyerap 11.456 tenaga kerja.

Selanjutnya, fase kedua dimulai pada 29 April 2026 dengan 10 proyek prioritas di 13 lokasi senilai Rp116 triliun dan diproyeksikan menyerap 26.377 tenaga kerja.

Bhima menegaskan Indonesia perlu tetap ambisius dalam mengembangkan hilirisasi karena memiliki potensi besar di sektor pangan, perikanan, hingga energi terbarukan. Namun, seluruh proyek harus dijalankan sesuai prosedur dengan memperhatikan kesiapan teknis, pendanaan, kondisi sosial, dan aspek lingkungan.

"Indonesia memang harus ambisius. Kita memiliki potensi besar dari sektor pangan, perikanan hingga energi terbarukan. Yang terpenting, setiap proyek harus memenuhi aspek kesiapan teknis, finansial, sosial, dan lingkungan," kata Bhima.