Badan Pengkajian MPR RI Dalami Desentralisasi Berbasis Kapasitas dan Dampak Melalui FGD di Makassar
📅 Rabu, 08 Jul 2026, 15:37 WIB | Oleh: Sriyono
“Kita perlu bergerak dari sekadar good governance menuju impactful governance. Ukurannya bukan hanya tertib administrasi, tetapi apakah pendidikan membaik, kemiskinan turun, air bersih tersedia, layanan kesehatan meningkat, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
FGD juga mengemukakan pentingnya pembenahan perencanaan pembangunan daerah, penguatan peran pemerintah provinsi dalam koordinasi lintas kabupaten/kota, pengembangan desentralisasi asimetris sesuai karakter wilayah, serta penguatan tata kelola desa berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Hindun Anisah menutup FGD dengan menyampaikan bahwa seluruh masukan narasumber dan anggota Badan Pengkajian akan dihimpun sebagai bahan kajian tertulis serta rekomendasi kebijakan.
“Masukan dari Makassar ini memperkuat pemahaman bahwa pembenahan desentralisasi tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas, tata kelola, perencanaan, kualitas belanja, dan pengawasan yang berorientasi pada hasil bagi masyarakat,” ujarnya.
Desentralisasi yang berhasil bukan sekadar memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan memastikan kewenangan itu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Like, Share, Comment:
Kapal Jurnalis Hilang Kontak di Sekitar Anak Krakatau, Pemilik Ungkap Kondisi Sebelum Berangkat
09 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!