Badan Pengkajian MPR RI Dalami Desentralisasi Berbasis Kapasitas dan Dampak Melalui FGD di Makassar
Rabu, 08 Jul 2026, 15:37 WIB | Oleh: Sriyono“Masukan dari Makassar ini memperkuat pemahaman bahwa pembenahan desentralisasi tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas, tata kelola, perencanaan, kualitas belanja, dan pengawasan yang berorientasi pada hasil bagi masyarakat,” ujarnya.
Desentralisasi yang berhasil bukan sekadar memindahkan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan memastikan kewenangan itu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!