Blackout Jadi Alarm, Diversifikasi Energi Dipercepat

Mitigasi risiko blackout perlu dilakukan melalui penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh, antara lain dengan mendiversifikasi sumber energi serta meningkatkan kapasitas pembangkit.

JAKARTA – Diversifikasi energi menjadi strategi krusial untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan dan potensi pemadaman listrik berskala besar (blackout). Dengan mengembangkan bauran energi yang lebih beragam, ketergantungan pada satu sumber energi dapat dikurangi sehingga keandalan pasokan listrik menjadi lebih terjaga.

Selain meningkatkan keamanan energi, diversifikasi juga memperkuat fleksibilitas sistem kelistrikan dalam menghadapi lonjakan permintaan, gangguan teknis, maupun dinamika pasar energi global.

Pengamat energi sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Feiral Rizky Batubara menilai diversifikasi energi merupakan strategi penting untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional dan mengantisipasi risiko pemadaman listrik (blackout). “Mitigasi risiko blackout perlu dilakukan melalui penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan pembangkit yang mampu menyediakan pasokan listrik secara stabil,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa (7/7).

Feiral mengatakan gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat memberikan tekanan terhadap sektor industri. Menurutnya, pengembangan panas bumi layak menjadi andalan karena mampu beroperasi stabil selama 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan berfungsi sebagai pembangkit beban dasar (baseload).

Meski Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 24 GW atau 40 persen cadangan dunia, pemanfaatannya baru mencapai sekitar 2,7 GW. Feiral menilai masih terbuka peluang besar untuk menambah kapasitas sekitar 2,5 GW dalam satu dekade mendatang.

Namun, pengembangan panas bumi perlu didukung penguatan jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi (BESS), pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta kebijakan yang mendukung, seperti pembagian risiko eksplorasi, pembiayaan jangka panjang, penyederhanaan perizinan, dan sinkronisasi pembangunan pembangkit dengan perencanaan jaringan kelistrikan nasional.

Krisis Listrik

Seperti diketahui, pemadaman listrik, baik secara total maupun bergilir terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Beberapa waktu lalu, sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik atau blackout.

Kemudian, pemadaman listrik secara bergilir terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta sebagian di Jawa Tengah.PT PLN memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik di Jawa sejak 21 Juni 2026.

Terbaru, pemadaman listrik merambah sebagian wilayah di Kalimantan Barat. PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat (UID Kalbar) menargetkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat kembali normal sepenuhnya pada 11 Juli 2026.

Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak, Hendry Pangestu Lim menyampaikan dampak besar yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman listrik, termasuk kerugian ekonomi dan terganggunya aktivitas keluarga. Dia mengungkapkan mengalami kerugian setelah sembilan ekor ikan arwana miliknya mati dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 90 juta rupiah akibat gangguan listrik.

Sementara itu, pemerintah berkomitmen memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti pemadaman di Sistem Jawa-Bali tidak terulang melalui penguatan pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, dan percepatan transisi energi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan kecukupan energi primer, memperkuat rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, dan mempercepat pemeliharaan pembangkit guna menjaga keandalan pasokan listrik pascagangguan di Jawa. “Pemerintah juga memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi serta memperkuat koordinasi dengan PLN Group dan Independent Power Producer (IPP),” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (3/7).