Realisasi KUR Kalimantan Selatan Capai Rp2,22 Triliun, Sektor Pertanian Terbesar

BANJARMASIN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah tersebut menembus angka Rp2,22 triliun sepanjang periode Januari hingga 31 Mei 2026. 

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis, mengatakan total penyaluran KUR tersebut telah menjangkau 30.845 debitur atau 43,04 persen dari target 2026 sebesar Rp5,15 triliun berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan.

“Sektor pertanian menyerap pembiayaan KUR sebesar Rp776,12 miliar atau 35,01 persen dari total realisasi, disalurkan kepada 13.497 debitur dan menjadi penopang utama pembiayaan usaha produktif di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menyebutkan penyaluran KUR masih didominasi skema konvensional sebesar Rp2.127,87 miliar atau 95,99 persen, sedangkan skema syariah tercatat sebesar Rp88,87 miliar atau 4,01 persen dari total realisasi.

Dari sisi skema pembiayaan, KUR mikro menjadi yang terbesar dengan realisasi Rp1.428,91 miliar kepada 27.794 debitur, menunjukkan masih kuatnya kebutuhan pembiayaan usaha berskala kecil di daerah.

Secara wilayah, Kota Banjarmasin mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp385,85 miliar kepada 4.351 debitur, disusul Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp293,99 miliar kepada 2.906 debitur dan Kabupaten Banjar sebesar Rp227,89 miliar kepada 3.666 debitur.

Dari sisi lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi yang terbesar dengan realisasi Rp1.481,87 miliar kepada 26.652 debitur, diikuti Bank Mandiri sebesar Rp232,75 miliar dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp210,83 miliar.

Selain KUR, ia menyampaikan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp23,49 miliar yang disalurkan kepada 4.364 debitur sebagai penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

“Kami terus memperkuat monitoring dan evaluasi bersama mitra penyalur untuk memastikan ketepatan sasaran pembiayaan UMKM serta memperluas dampak ekonomi inklusif hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan,” ujar Catur.