Pekerjaan Wartawan Akan Dihargai Royaltinya
📅 Kamis, 02 Jul 2026, 13:01 WIB | Oleh: Aloysius Widiyatmaka
Doc: ist
JAKARTA – Belum tahu bagaimana pelaksanaannya di dalam praktik, namun Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta akan memperkuat perlindungan terhadap karya jurnalistik dengan menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatannya untuk kepentingan komersial.
Supratman mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta dan dalam waktu dekat akan menyerahkannya kepada DPR untuk dibahas.
"Itu kita sudah bicarakan. Saya sudah ketemu dengan seluruh pimpinan media dan juga pemilik media. Draf DIM-nya sudah selesai. Dalam waktu dekat kita akan kirim ke DPR," kata Supratman di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan substansi utama revisi bukan pada mekanisme penarikan royalti, apakah melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau skema antarbisnis (business to business/B2B), melainkan memberikan kepastian hukum bahwa karya jurnalistik merupakan objek hak cipta yang wajib dilindungi.
"Yang paling penting bahwa karya jurnalistik itu adalah salah satu hak cipta yang wajib dilindungi," ujarnya.
Menurut dia, setiap pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital maupun pihak lain untuk tujuan komersial harus disertai pembayaran royalti kepada pemegang hak.
"Kalau kemudian dimuat oleh platform ataupun pihak lain dalam rangka tujuan komersial, itu wajib dibayarkan royaltinya. Soal mekanisme penarikan royalti dan perjanjiannya akan dibicarakan kemudian," katanya.
Sebelumnya, Dewan Pers mengusulkan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media di era digital.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengatakan ketentuan yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap nilai ekonomi karya jurnalistik karena karya tersebut dapat dimanfaatkan berbagai pihak hanya dengan mencantumkan sumber tanpa mekanisme pembagian manfaat ekonomi.
Like, Share, Comment:
Mengagetkan, Ombudsman RI Temukan Fasilitas Berstandar Apartemen di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor
23 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!