Kejahatan Kemanusiaan, Amnesty Bongkar Tindakan Horor di Sudan, RSF Lancarkan Pembersihan Etnis di El Fasher

KHARTOUM – Amnesty International merilis laporan yang menuduh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) melakukan serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan selama perebutan Kota El Fasher, Darfur Utara. Organisasi hak asasi manusia itu menyebut serangan yang berlangsung berbulan-bulan tersebut disertai dugaan pembersihan etnis terhadap warga sipil non-Arab.

Dari The Guardian, dalam laporan yang dipublikasikan Rabu (1/7), Amnesty menyatakan RSF diduga melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, hingga perbudakan seksual sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Anak-anak juga disebut menjadi korban yang sengaja disasar dalam sejumlah serangan.

El Fasher merupakan kota strategis sekaligus benteng terakhir Angkatan Bersenjata Sudan di wilayah Darfur sebelum akhirnya direbut RSF pada Oktober 2025 setelah pengepungan selama sekitar 18 bulan. Jatuhnya kota tersebut memicu krisis kemanusiaan yang semakin dalam, dengan korban jiwa dalam jumlah besar dan gelombang pengungsian massal.

Amnesty menyusun laporannya berdasarkan wawancara terhadap 247 orang, termasuk 208 penyintas konflik, serta analisis dokumen, video, dan citra satelit yang memperlihatkan luasnya kerusakan di El Fasher dan wilayah sekitarnya.

Organisasi tersebut menyimpulkan bahwa sepanjang pertengahan 2024 hingga akhir 2025, RSF diduga melakukan kejahatan perang sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan. Warga sipil non-Arab disebut berulang kali menjadi sasaran, disertai tindakan yang dinilai bermotif etnis.

Amnesty juga menilai penghancuran sejumlah desa, termasuk Abu Zerega, merupakan bagian dari pola pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis.

Dampak konflik disebut sangat menghancurkan. Banyak anak kehilangan orang tua, sementara ratusan ribu warga terpaksa mengungsi dan hidup dalam kondisi yang sangat rentan.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, mengatakan tragedi di El Fasher menjadi bukti bahwa perang di Sudan telah berubah menjadi perang yang menyasar warga sipil.

"Perang di Sudan adalah perang terhadap warga sipil. Dunia telah lama diperingatkan mengenai penderitaan masyarakat El Fasher. Ini adalah noda bagi hati nurani kemanusiaan," ujarnya.

Dalam laporan tersebut, Amnesty turut menyebut tiga komandan RSF yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, yakni Mayjen Gedo Hamdan Ahmed Mohamed alias Abu Shok, Letkol Abbas Khater Bakhit, serta Al-Fateh Abdullah Idris atau Abu Lulu.

Konflik bersenjata di Sudan pecah pada April 2023 akibat perebutan kekuasaan antara Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan RSF di bawah komando Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Perang tersebut telah berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Melalui laporan ini, Amnesty mendesak dilakukannya gencatan senjata segera, perlindungan internasional bagi warga sipil, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran selama konflik berlangsung.