Temukan 9 Masalah Krusial, Fraksi PDIP DPRD Jabar Desak Evaluasi Menyeluruh SPMB 2026

BANDUNG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat (Jabar) mendesak evaluasi menyeluruh terhadap SPMB 2026 setelah menemukan sedikitnya sembilan persoalan krusial, termasuk polemik Program Sekolah Maung dan pelaksanaan jalur domisili.

"Evaluasi secara komprehensif sangat diperlukan agar proses penerimaan peserta didik berjalan secara transparan, adil, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam keterangannya di Bandung, Rabu (1/7).

Ineu mengatakan salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah Program Sekolah Maung yang diluncurkan tanpa sosialisasi yang memadai dan memiliki kriteria yang belum jelas.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi diskriminatif antarsekolah negeri karena dianggap menghidupkan kembali konsep sekolah unggulan yang telah dihapus dalam regulasi nasional.

Fraksi PDIP juga menyoroti berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan SPMB, mulai dari gangguan aplikasi pendaftaran, hilangnya data peserta, perubahan peringkat secara mendadak, hingga dugaan ketidaksesuaian formula perhitungan nilai.

Selain itu, pelaksanaan jalur domisili juga masih menyisakan persoalan.

Fraksi PDIP mengaku menemukan kasus calon siswa yang tinggal dekat dengan sekolah tidak diterima, sementara peserta yang berdomisili lebih jauh justru lolos seleksi.

"Kami meminta penjelasan terkait program ini. Hendaknya dilakukan kajian, perencanaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB setiap tahun, termasuk kesiapan anggaran pendukung," ujar Ineu.

Selain persoalan di sekolah negeri, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat juga meminta transparansi terkait dasar hukum dan akuntabilitas anggaran Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Menurut Ineu, Pemprov Jawa Barat perlu menjamin pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang diterima melalui program tersebut agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi orang tua.

Menyikapi berbagai persoalan itu, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan SPMB 2026 serta berbagai kebijakan pendidikan di daerah tersebut.

"Kami akan terus mengawal seluruh pelaksanaan SPMB 2026 beserta setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi," kata Ineu.