-
-
- Nasional
-
- Kebijakan Inklusif Penting untuk Mendorong Ekonomi Restoratif Berbasis Perempuan Kebijakan Inklusif Penting u...
Kebijakan Inklusif Penting untuk Mendorong Ekonomi Restoratif Berbasis Perempuan
📅 Rabu, 01 Jul 2026, 20:02 WIB | Oleh: Haryo Brono
"Saat ini sedang diusahakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan untuk memberikan lahan produksi dari program perhutanan sosial. Sehingga lahan tersebut bisa digunakan oleh kelompok perempuan untuk memproduksi pangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga," ujarnya.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menambahkan program perhutanan sosial dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap lahan, permodalan, dan pasar.
Ia mengungkapkan bahwa meski perempuan merupakan pihak yang paling banyak mengelola kawasan hutan, akses formal terhadap lahan masih terbatas karena skema administrasi berbasis kartu keluarga.
Menurut Catur, salah satu kemajuan telah dicapai melalui penerbitan surat keputusan perhutanan sosial di Nusa Tenggara Timur seluas 648 hektare yang diberikan kepada 335 penerima, di mana 310 di antaranya merupakan perempuan.
Sebaiknya Anda baca juga:
Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, mengatakan Kunstkring Dialogue diprakarsai bersama Penabulu-Oxfam sebagai wadah untuk mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat adat guna memperkuat komitmen terhadap ekonomi restoratif.
Forum tersebut menjadi bagian dari pameran "Weaving Wonders: Tenun, Pangan, Energi, dan Perempuan — Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Yayasan Uma Nusantara. Menurut Monica, forum dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Sebaiknya Anda baca juga:
Selain pejabat pemerintah, kegiatan tersebut juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, perwakilan masyarakat adat, serta berbagai inovator muda di bidang ekonomi restoratif untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat peran perempuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!