Jaga Stabilitas Rupiah, BI Masih Perlu Menaikkan Suku Bunga Acuan

“Siklus pengeluaran pemerintah biasanya menunjukkan di kuartal ketiga dan keempat akan lebih besar maka menjadi wajar ada pertanyaan bagaimana cara pemerintah memastikan target defisit fiskal bisa dicapai,” katanya.

Aloysius menjelaskan, secara teknis pemerintah hanya memiliki dua cara untuk menekan defisit, yakni menahan laju belanja sekaligus memaksimalkan penerimaan negara. Namun, menurutnya, kedua langkah tersebut sama-sama tidak mudah dilakukan. Hingga saat ini belum terlihat kebijakan yang benar-benar signifikan untuk menekan belanja negara.

Ia mencontohkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 268 triliun rupiah. Meski Pemerintah menyebut akan melakukan pemangkasan, nilainya hanya sekitar 40 triliun rupiah. “Ini memberikan indikasi bahwa pemerintah masih memiliki keengganan untuk benar-benar mengambil keputusan strategis untuk mengubah perspektif belanja proyek-proyek andalannya. Padahal di sinilah sumber-sumber utama dari defisit fiskal yang seharusnya lebih mudah dikendalikan secara internal,” katanya.

Di sisi penerimaan negara, Aloysius menilai ruang pemerintah juga semakin sempit. Rencana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), misalnya, memicu penolakan dari berbagai organisasi buruh. Di saat yang sama, pelaksanaan Sensus Ekonomi juga dinilai belum memperoleh respons optimal dari masyarakat karena muncul kekhawatiran data aset akan digunakan sebagai dasar peningkatan pajak.

“Jelaslah bahwa bila pemerintah memaksakan pengenaan pajak-pajak baru, respons masyarakat akan semakin negatif dan target menambah penerimaan negara pun bisa menguap,” kata Aloysius.

Sebab itu, Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih realistis, mengakui secara jujur kemampuan fiskal negara dan tidak terus memaksakan realisasi program-program ambisius, terutama MBG dan KMP, sembari tidak menambah beban fiskal ke pundak masyarakat.

Berpotensi Melebar

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, memperingatkan potensi defisit APBN melebar melampaui batas yang ditetapkan akan dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Setiap kenaikan 1 dollar AS per barel berpotensi terjadi pembengkakan sebesar 6,8 triliun rupiah. Setiap rupiah melemah 100 rupiah per dollar AS, maka defisit berpotensi membengkak 800 miliar rupiah,” kata Esther.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko fiskal secara berantai. Jika defisit melebar, kekurangan dana akan ditutup melalui pembiayaan, mayoritas dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang luar negeri. Hal itu menambah beban cicilan pokok dan bunga di masa depan.