Ketahanan Pangan Butuh Adaptasi Iklim

Perubahan iklim harus menjadi momentum memperkuat riset lintas disiplin yang mengintegrasikan kehutanan, pertanian, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik.

Medan – Perubahan iklim perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih terintegrasi agar tidak semakin mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat. Penguatan perlindungan hutan, pemanfaatan teknologi pertanian adaptif, hingga percepatan penggunaan benih tahan kekeringan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Arida Susilowati mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan multidimensi yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan penyediaan jasa lingkungan.

"Meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, kejadian cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi ekosistem telah mempengaruhi produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap krisis pangan dan bencana ekologis," kata Arida, sebagaimana diberitakan Antara di Medan, Selasa (30/6).

Menurutnya, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas komoditas pangan akibat terganggunya musim tanam, tetapi juga mengancam stabilitas pasokan, distribusi, serta akses masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi. Oleh karena itu, ketahanan pangan perlu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan ekosistem karena keberlanjutan sumber daya alam menjadi fondasi utama sistem produksi pangan nasional.

Ia menjelaskan hasil Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 menegaskan bahwa ekosistem hutan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas iklim sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui berbagai jasa lingkungan yang dihasilkannya. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur siklus hidrologi, pelindung daerah aliran sungai, penjaga kesuburan tanah, pengendali erosi, habitat keanekaragaman hayati, hingga penyedia hasil hutan bukan kayu yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan mata pencaharian masyarakat.

Menurutnya, degradasi hutan dan alih fungsi lahan tidak hanya meningkatkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga menurunkan kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan yang sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan kehidupan.

Arida menambahkan, solusi berbasis alam (Nature-based Solutions) menjadi pendekatan yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim secara bersamaan. Pengelolaan hutan secara lestari, rehabilitasi lahan kritis, restorasi gambut dan mangrove, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan sistem agroforestri dinilai mampu meningkatkan penyerapan karbon, memperbaiki kualitas lingkungan, menjaga ketersediaan air.

Potensi EL Nino

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah mempercepat distribusi benih tahan kekeringan dan varietas unggul untuk mengurangi risiko gagal panen akibat potensi El Nino.

"Perlu juga penggunaan benih tahan kekeringan dan varietas unggul. Varietas padi, jagung, kedelai yang lebih efisien air atau cepat panen dapat mengurangi risiko (gagal panen) 10–15 persen," kata Eliza.

Ia menjelaskan percepatan distribusi benih unggul perlu dibarengi penyuluhan intensif agar petani mampu menerapkan teknologi budidaya sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, penggunaan varietas yang tepat menjadi pelengkap penting bagi penguatan infrastruktur air karena kekeringan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman pada fase-fase kritis.

Eliza mengatakan padi merupakan komoditas yang paling rentan terhadap dampak El Nino karena membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama pada fase berbunga dan pengisian biji.