BPKAD Kota Jayapura Gelar Sensus Barang Milik Daerah Selama Juli 2026

JAYAPURA - Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kota Jayapura bersiap menggelar sensus Barang Milik Daerah (BMD) sepanjang 2 hingga 31 Juli 2026 guna mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik aset di lapangan, Selasa (30/6).

Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan sensus BMD tersebut sebagai instrumen penting dalam pengelolaan aset daerah sebab barang milik daerah merupakan kekayaan yang sangat vital bagi kelangsungan pemerintah dan pelayanan publik.

"Sensus ini bukan sekedar rutinitas administrasi melainkan fondasi untuk memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset benar-benar, tercatat dan termanfaatkan secara optimal," katanya.

Menurut Desi, sensus BMD merupakan agenda yang digelar secara periodik setiap lima tahun yang menekankan pencatatan secara riil di lapangan untuk memberikan kepastian hukum atas aset.

"Sekaligus menjadi langkah strategis dalam optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sehingga dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat mulai dari pemeliharaan, pencatatan hingga penghapusan aset yang sudah tidak produktif," ujarnya.

Dia menjelaskan sensus BMD tahun ini akan difokuskan pada pendataan tiga kategori aset yakni tanah, bangunan, dan kendaraan dinas.

"Sehingga kami meminta jajaran dinas untuk memastikan seluruh barang di kantor masing-masing tercatat dengan baik dan khusus untuk kendaraan dinas, kami akan melakukan verifikasi langsung guna mencocokkan data fisik dengan data administrasi," katanya lagi.

Dia menambahkan dalam proses pendataan, pihaknya memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi e-BMD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dia mengatakan hasil dari sensus ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan aset ke depan terutama terkait dengan pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan aset.

"Data yang akurat menjadi kunci untuk menghindari kebocoran aset sekaligus memastikan bahwa barang milik daerah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Jayapura," ujarnya.