Jaga Stabilitas Rupiah, BI Masih Perlu Menaikkan Suku Bunga Acuan

JAKARTA - Kondisi geopolitik dinilai menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan investor ragu akan kemampuan Pemerintah menerapkan disiplin anggaran dengan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto mengatakan tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang, apalagi defisit fiskal akan membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.

Indonesia kata Rully juga harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.

Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.

“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.

Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.

Dia memperkirakan ekonomi Indonesia masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.

Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.

Lebih Realistis

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Aloysius Gunadi Brata menilai pemerintah perlu bersikap realistis terhadap kapasitas fiskal negara dan mengevaluasi belanja program-program prioritas.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi APBN hingga Mei 2026 mengalami defisit sebesar 180,4 triliun rupiah atau 0,70 persen terhadap PDB. Sementara target defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68 persen terhadap PDB. Dengan demikian, dalam lima bulan pertama tahun ini, lebih dari seperempat ruang defisit fiskal telah terpakai. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu defisit fiskal baru mencapai 0,09 persen terhadap PDB.

Menurut Aloysius, kondisi tersebut menunjukkan laju defisit fiskal tahun ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski pendapatan negara hingga Mei 2026 tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year on year), laju belanja pemerintah meningkat lebih tinggi. Realisasi belanja negara telah mencapai 1.365,4 triliun rupiah atau 35,5 persen dari target APBN dan tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menambahkan, pola belanja pemerintah yang umumnya meningkat pada kuartal III dan IV membuat muncul pertanyaan mengenai strategi pemerintah menjaga agar defisit tetap berada sesuai target.