Bank Jangan Gunakan Dana Murah dari APBN Sebagai Instrumen Menjaga Profit

JAKARTA - Keputusan Pemerintah untuk kembali menempatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di instrumen deposito bank-bank milik negara (Himbara) harus dimanfaatkan dengan optimal. Penempatan likuiditas dengan bunga murah itu jangan sampai disalahgunakan bank-bank penerima sebagai instrumen untuk menjaga profit.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fitra, Badiul Hadi menegaskan dana murah dari APBN di bank-bank Himbara dapat memperkuat likuiditas perbankan. Namun, dana murah itu tidak boleh menjadi instrumen untuk menjaga profit bank, melainkan harus diterjemahkan kalau biaya kredit yang lebih rendah bagi sektor riil.

“Logikanya sederhana, ketika Pemerintah sudah menyuntikkan likuiditas murah melalui SAL, alasan kenaikan cost of fund atau biaya dana karena bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik seiring kenaikan suku bunga acuan BI Rate seharusnya berkurang,” kata Badiul.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 100 basis poin (bps) atau 1 persen ke level 5,75 persen dalam sebulan terakhir, maka ruang untuk menahan kenaikan suku bunga kredit lebih besar, meskipun suku bunga dana termasuk deposito naik.

Jika bunga kredit tetap naik padahal bank mendapat dana murah dari APBN, maka yang diuntungkan hanya lembaga keuangan.

“Jika bunga kredit tetap naik, sementara bank memperoleh dana murah dari APBN, maka yang menikmati insentif fiskal justru lembaga keuangan, bukan dunia usaha maupun masyarakat,” tegasnya.

Badiul menilai dana SAL adalah uang publik sehingga penempatannya harus menghasilkan manfaat yang terukur. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya meminta Himbara menahan bunga kredit, tetapi perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas, seperti peningkatan penyaluran kredit produktif kepada UMKM, sektor manufaktur, pertanian, dan industri padat karya.

Ia juga menyorot kondisi perbankan nasional yang masih kuat. Rasio Kecukupan Modal atau CAR di atas 25 persen, NPL bruto sekitar 2 persen, dan likuiditas relatif longgar.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang intermediasi masih tersedia. Insentif berupa penempatan SAL seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi intermediasi, bukan sekadar menjaga net interest margin,” katanya.

Badiul menekankan perlunya mewaspadai potensi moral hazard apabila bank mendapat likuiditas murah tanpa kewajiban yang mengikat. Karena itu, dia meminta akuntabilitas penggunaan dana SAL dibuka secara transparan.

“Bank harus transparan, berapa tambahan kredit yang disalurkan, ke sektor apa, berapa bunga yang diberikan, dan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menjaga daya beli serta aktivitas ekonomi nasional,” katanya.

Ukuran keberhasilan kebijakan tersebut bukan dengan menggunakan parameter laba bank yang stabil, melainkan apakah sektor riil tetap bergerak, investasi tumbuh, UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih murah, dan lapangan kerja tetap tercipta. “Dana publik harus menghasilkan manfaat publik, bukan sekadar memperbaiki neraca keuangan perbankan,” pungkasnya.

Tidak Bebani Dunia Usaha

Pada kesempatan lain, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Maruf meminta perbankan, terutama bank-bank Himbara, tidak serta-merta menaikkan suku bunga kredit meski Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 1 persen dalam sebulan terakhir.