Petani: Regulasi yang Tidak Adil Ganggu Pertumbuhan Ekonomi Desa

Sebagai rekomendasi, Tauhid mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan tarif cukai selama dua tahun.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar industri memiliki waktu untuk melakukan pemulihan di tengah lemahnya daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga diminta mengevaluasi kembali kebijakan Harga Jual Eceran (HJE) agar selisih harga antara produk legal dan ilegal tidak semakin lebar.

Di sisi lain, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal perlu diperkuat karena memberikan dampak negatif baik terhadap penerimaan negara maupun persaingan usaha.

"Saya kira yang paling penting sekarang adalah memberikan ruang bagi industri untuk pulih sambil memperkuat pemberantasan rokok ilegal," ujarnya. 

Diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut memperlihatkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki perspektif yang berbeda mengenai masa depan industri hasil tembakau.

Kementerian Kesehatan menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan industri nasional dan kepastian berusaha. Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan besarnya risiko terhadap jutaan pekerja. Sementara petani dan kalangan ekonom menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Meski demikian, seluruh narasumber memiliki satu kesamaan pandangan, yakni bahwa penyusunan kebijakan harus dilakukan melalui proses dialog dan harmonisasi antarkementerian dengan didukung kajian yang komprehensif.

Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak hanya mampu mencapai tujuan pengendalian konsumsi rokok, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan industri, melindungi tenaga kerja, mempertahankan kesejahteraan petani, serta memastikan penerimaan negara tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.