BGN Kebut Validasi Data Penerima Makan Bergizi Gratis, Targetkan Daerah 3T dan Ibu Hamil

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan ulang tata kelola dan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta standardisasi pelaksanaan program di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penyesuaian operasional dilakukan melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan Program MBG pada Tahun Anggaran 2026.

"Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah," ujar Arum di Jakarta, Kamis (18/6).

Sejalan dengan kalender pendidikan nasional, distribusi Program Makan Bergizi Gratis kepada peserta didik akan menyesuaikan masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi operasional dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif.

Selama masa evaluasi, BGN akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap operasional SPPG di berbagai daerah. Evaluasi mencakup kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, hingga kesesuaian penerima manfaat program.

"Penataan ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga upaya memastikan setiap sumber daya yang dimiliki negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kelompok yang membutuhkan," katanya.

Selain melakukan evaluasi operasional, BGN juga memperkuat pemutakhiran basis data penerima manfaat. Sejumlah sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara mandiri telah diidentifikasi sebagai bagian dari penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

BGN menegaskan bahwa hasil pembaruan data akan difokuskan untuk memperkuat intervensi kepada kelompok prioritas. Sasaran tersebut mencakup anak-anak di wilayah rentan, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan dukungan gizi.

"Kami terus memperbaiki kualitas data karena data yang akurat menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan gizi diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Arum.

Ke depan, BGN juga akan mengevaluasi seluruh SPPG dan menyiapkan sistem klasterisasi berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan model layanan yang lebih adaptif, terutama untuk daerah 3T yang memiliki tantangan berbeda dengan wilayah perkotaan.

"Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, model operasional yang diterapkan juga harus adaptif agar pelayanan MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," jelas Arum.

BGN memastikan penataan operasional selama masa libur sekolah tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut justru menjadi bagian dari penguatan fondasi program agar semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat Indonesia.