Tangerang Diminta Eksplorasi Berbagai Potensi Pendapatan

TANGERANG – Untuk memperkuat pendapatan fiscal daerah, maka Tangerang mengoptimalkan potensi daerah. Dorongan ini disampaikan anggotaDPRD Kota Tangerang Tasril Tamal, Minggu. “Saya minta Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 dengan mengoptimalkan potensi pendapatan baru,” tutur Tasril.

Tasril Jamal menuturkan, pemerintah kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. “PAD saat ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di Kota Tangerang. Karena itu, pemerintah harus berani menggali sumber-sumber pendapatan baru maupun mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tercapai,” katanya.

Menurut Tasril, proyeksi PAD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,208 triliun lebih rendah dibandingkan target APBD 2026 sebesar sekitar Rp3,258 triliun. Kondisi itu perlu menjadi perhatian karena target pendapatan seharusnya meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan.

Ia menilai pemerintah kota tidak cukup hanya menetapkan target pendapatan, tetapi juga harus memiliki strategi yang jelas untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah, termasuk dari sektor pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan sumber pendapatan lain. “Jangan sampai masih ada potensi pendapatan yang terlewat. Semua peluang penerimaan daerah harus dipetakan dan dimaksimalkan agar kemampuan fiskal Kota Tangerang semakin kuat,” ujarnya.

Tasril juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkontribusi meningkatkan PAD sesuai kewenangannya melalui berbagai inovasi dan terobosan. Menurut dia, semakin kuat PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan, meningkatkan infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik, dan menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam APBD Kota Tangerang 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,13 triliun yang terdiri atas PAD Rp3,20 triliun dan pendapatan transfer Rp1,92 triliun. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,53 triliun.