Sudaryono Kebut Pembenahan MBG: Gizi Anak Tak Bisa Menunggu

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat berbagai langkah pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Penyempurnaan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari tata kelola, mekanisme operasional, penguatan sistem pengaduan, hingga koordinasi lintas sektor agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan percepatan pembenahan menjadi prioritas karena kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, tidak dapat ditunda. Menurutnya, setiap proses perbaikan harus dilakukan secepat mungkin agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh para penerima.

“Anak-anak yang membutuhkan itu tidak bisa disuruh menunggu lama. Ibu-ibu hamil, itu nggak bisa menunggu hamilnya diperpanjang ya, jangka 9 bulan kalau bisa, tidak bisa. Butuhnya sekarang!,” tegas Sudaryono saat peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN di Jakarta, Rabu (29/7).

Sudaryono menjelaskan bahwa waktu menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, setiap persoalan yang muncul akan dipetakan berdasarkan tingkat urgensinya sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

“Kami ini selalu mengatakan ibaratnya kompetitor utama kami ini adalah waktu. We are racing against time. Jadi kita sedang berlomba dengan waktu, bagaimana semua persoalan bisa kita selesaikan segera, satu per satu beres-beres-beres sehingga kita bisa jump in kepada materi-materi lain,” ujar Sudaryono.

Sebagai bagian dari pembenahan, BGN juga memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi, akademisi, serta para ahli gizi. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan sehingga pelaksanaan program semakin efektif.

Selain itu, BGN terus menyempurnakan sistem pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang baru diresmikan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan laporan, keluhan, maupun masukan masyarakat secara lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Sudaryono menegaskan bahwa setiap persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan Program MBG akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi persoalan, mencari solusi, dan memastikan seluruh perbaikan dapat segera diimplementasikan.

“Pemerintah tugasnya mencari masalah, menemukan solusinya, lalu menyelesaikannya. Karena itu kami terus melakukan perbaikan agar Program Makan Bergizi Gratis semakin berkualitas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Sudaryono.

Melalui percepatan pembenahan di berbagai aspek, BGN optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan semakin efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.