Proyek Waste to Energy Kota Bekasi Dibayangi “Korupsi dan Gratifikasi”?

Jika pada tahap awal proyek sudah terindikasi adanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta gratifikasi, maka dikhawatir praktek-praktek hazard akan membayangi implementasi proyek WtE tersebut. Tentu ini sangat berbahaya. Tantangan terbesar proyek WtE adalah KKN dan gratifikasi! Karena ujungnya akan mengurangi kualitas infrastruktur dan teknologi yang dipasang, rentetannya tidak mampu memenuhi target produksi?

Sebelum WtE tersebut beroperasi 2027, persoalan darurat TPA Sumurbatu harus diselesaikan secara tuntas menjadi TPA ramah lingkungan, minimal controlled landfill. TPA tersebut harus ditata rapi dan di- soil cover guna mengendalikan bau, gas-gas sampah, vectors dan insects. Pemkot Bekasi harus meninggalkan praktek TPA open dumping.

Instalasi pengolahan air sampah (IPAS) harus dioperasikan 24 jam penuh setiap hari. Sayangnya, IPAS tersebut sudah lebih sepuluh tahun tidak dioperasikan. Akibatnya leachate mengalir langsung ke Kali Asem, pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan makin masif. Sebagaimana laporan Tim Monev TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu 2025.

Mampukah WtE ini jadi solusi penyelesaian kedaruratan sampah di Kota Bekasi? KLH/BPLH menyatakan, proyek WtE hanya menyelesaikan 13% masalah sampah. Artinya butuh solusi lain yang berjalan secara komplementer dan mutual simbiosis.

KLH/BPLH melakukan simulasi metodologi, beberapa penyelesaian sampah di sebagai berikut: (1) Pengolahan Organik dari Sumber - 12,4% menyelesaikan masalah sampah. (2) TPS 3R atau Bank Sampah Induk - 19,84% menyelesaikan masalah sampah. (3) TPST RDF - 12,19% menyelesaikan masalah sampah. (4) TPST Non RDF - 33,08 - 41,94% menyelesaikan masalah sampah. (5) Waste to Energy - 13,6% menyelesaikan masalah sampah.

Masukan Wujudkan WtE

Proyek WtE yang akan dibangun itu mampu mengolah sampah 1.000 ton per hari? Saya memberi catatan penting di sini sebagai input konstruktif sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pada Pemkot Bekasi dan corporate pelaksana.

Pertama, proyek WtE memberi manfaat apa kepada warga sekitar yang terkena dampak langsung. Perusahaan dan Pemkot Bekasi harus memikirkan sejak awal. Apakah warga akan diberi kompensasi atau uang bau atau bentuk lain?

Kedua, sekeliling proyek WtE harus diberi pagar hijau (green belt) untuk memisahkan dengan pemukiman warga. Juga sebagai pengendalian asap dan debu.

Ketiga, sebelum proyek WtE beroperasi penuh hingga 1,5-2 tahun ke depan, yang perlu dipikirkan adalah menangani kedaruratan sampah, terutama TPA. Segala potensi harus dikerahkan, pengolahan sampah dari sumber melibatkan multi-stakholders. Kondisi darurat tersebut tidak bisa hanya berpangku tangan memimpikan kehebatan WtE.

Keempat, berapa besar kehebatan WtE dalam mereduksi sampah? Mungkin mampu mereduksi sampah hingga 70-80% atau 80-90%. Kategorial kemampuan mereduksi tersebut tergolong hebat. Ini inti pembangunan WtE, sedang listrik itu hanya bonus. Jika hanya mampu mereduksi 13-20% atau 20-30% maka dianggap sebagai proyek gagal.

Ada beberapa WtE dalam perjalanannya mengalami kegagalan disebabkan berbagai fakor. Misal, PLTSa Merah Putih TPST Bantargebang selalu dibilang dan diliris pada sejumlah media mampu mengolah sampah 100 ton/hari. Sebenarnya, fakta di lapangan PLTSa itu hanya mampu mengolah 50-60 ton/hari.

Kelima, dalam proses tender, eksekusi dan operasional proyek WtE butuh iklim good governance. Banyak proyek pengelolaan sampah hancur berantakan karena tidak didukung good governance. Good governance mulai dari proses keputusan pemerintah, tindakan serta pengelolaan sumber daya bertujuan menciptakan efesiensi, transparan, partisipatif, akuntabel, bebas korupsi dan gratifikasi, berkeadilan serta berkelanjutan.

Keenam, maka penting memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik mulai dari perencanaan hingga implementasi. Publik diberi peluang untuk mengakses informasi dan melakukan pemantauan terhadap implementasi. Meskipun proyek itu sifatnya bisnis murni, menjadi sangat penting mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik.

Ketujuh, setelah WtE beroperasi penuh, berbagai elemen masyarakat diberi peluang untuk melihat operasionalnya. Dalam konteks tersebut, publik dapat melakukan studi/riset, peliputan dan karyawisata/ekowisata. Di sejumlah negara maju hampir setiap akhir pekan anak-anak sekolah, mahasiswa, dosen, peneliti, jurnalis, NGOs, dan elemen lain diberi peluang melakukan kegiatan ilmiah, peliputan dan piknik di wilayah WtE.