B50 Motor Transisi Energi Global, Industri Perkebunan Jadi Pemain Kunci

BOGOR – Industri perkebunan memasuki babak baru seiring tiga kebijakan strategis pemerintah yang mulai berjalan bersamaan, yakni Penertiban Kawasan Hutan (PKH), implementasi biodiesel 50 persen atau B50 pada 1 Juli 2026, dan penguatan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia DSI.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih menyebut kombinasi kebijakan ini menandai transformasi model lama industri sawit. Jika sebelumnya hanya berputar pada tanam-panen-produksi-ekspor, kini arahnya bergeser ke tanam-produksi-hilirisasi-energi-inovasi-ekspor bernilai tambah.

“Hari ini kita berada pada titik penting. Ketiga kebijakan itu memiliki satu benang merah: menjadikan sawit aset strategis bangsa, bukan sekadar komoditas ekspor,” ujar Bungaran dalam Media Gathering bertema B50: Strategi Indonesia Menjadi Kekuatan Energi Sawit Dunia di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6)

Program B50 ujar dia menjadi sorotan utama karena langsung menyentuh agenda transisi energi bersih. Dengan campuran 50% biodiesel berbasis sawit, pemerintah menargetkan pengurangan impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.  

Bungaran menjelaskan, ketika jutaan kiloliter biodiesel terserap di dalam negeri, pasar domestik menjadi besar dan stabil. Dampaknya berantai ke harga tandan buah segar, neraca pembayaran, hingga penciptaan nilai tambah di dalam negeri.  

“Ketika sawit menjadi bagian dari ketahanan energi, maka kontribusinya tidak lagi hanya devisa, tapi juga kedaulatan energi,” katanya.

Ia menegaskan, industri sawit telah terbukti menjadi penopang ekonomi saat krisis 1998, 2008, hingga pandemi Covid-19. Dengan modal sumber daya alam, petani tangguh, pasar domestik besar, dan posisi dominan global, Indonesia memiliki seluruh syarat menjadi pemimpin bioekonomi tropis dunia.

“Tugas kita bukan memilih antara sawit dan lingkungan. Tugas kita adalah membangun keseimbangan antara keduanya,” tegasnya.  

Dengan B50 sebagai motor transisi energi bersih, Indonesia kini berada di persimpangan: melangkah menjadi kekuatan energi nabati dunia, atau tertahan oleh tantangan produktivitas dan tata kelola di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono memaparkan, konsumsi biodiesel nasional naik dari 10,6 juta ton pada 2023 menjadi 12,7 juta ton pada 2025. Sementara konsumsi pangan turun dari 10,2 juta ton menjadi 9,8 juta ton pada periode yang sama.

“Indonesia sekarang bukan hanya produsen, tapi juga konsumen terbesar sawit di dunia,” ujar Mukti. Ia memperkirakan penerapan B50 mulai Juli 2026 akan menyerap tambahan 2 juta ton CPO per tahun, sehingga total kebutuhan biodiesel mencapai 18,7 juta ton CPO. Akibatnya, ekspor diproyeksi turun 1,7-2 juta ton. Jika produksi tidak naik dan B50 berlanjut di 2027, penurunan ekspor bisa menyentuh 4 juta ton.

Peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Dimas Haryo Pamungkas mengingatkan, ambisi ketahanan energi lewat B50 harus diimbangi kesiapan suplai sawit nasional. Tanpa kenaikan produktivitas, ruang ekspor akan semakin sempit dan ketergantungan pembiayaan biodiesel jatuh ke pasar domestik.  

Ia menghitung, jika B50 berjalan penuh, Indonesia bisa menghemat devisa hingga Rp130 triliun per tahun dari pengurangan impor solar. Emisi karbon juga ditekan hingga 38,8 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.  

“Tantangan terbesar tetap di produktivitas. Kalau PSR tidak dipercepat, produksi stagnan sementara konsumsi naik. Ini risiko serius,” kata Dimas.