Mentan Setujui Hilirisasi Kelapa dan Ubi Kayu di Maluku

AMBON - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyetujui pengembangan hilirisasi komoditas kelapa dan ubi kayu di Maluku untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di daerah itu.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa (9/6), mengatakan persetujuan tersebut diperoleh dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanian dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta.

"Pak Menteri menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi yang besar," kata Hendrik.

Menurut dia, program hilirisasi kelapa di empat kabupaten tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia menjelaskan selama ini sebagian besar hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat belum optimal.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Selain kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengajukan pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan yang dirancang secara terintegrasi mulai dari budidaya hingga industri pengolahan.

"Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan," kata dia.

Ia mengatakan program tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah seperti beras ubi kayu dan etanol yang mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

"Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional," katanya.

Menurut Hendrik, Menteri Pertanian merespons positif usulan Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk menyetujui sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pelaksanaan program hilirisasi.

"Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku juga membuka peluang kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan investor guna memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah.

Menurut Hendrik, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi, penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, serta percepatan pengurangan kemiskinan di Maluku.