Polda Metro Jaya Tunda Operasi Patuh Jaya, Ini Penjelasan Dirlantas

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan Operasi Patuh Jaya, namun memastikan penindakan dan pengawasan lalu lintas harian terhadap para pelanggar aturan di jalan raya tetap berjalan normal seperti biasa.

​"Kegiatan operasi Patuh ditunda, kegiatan rutin berjalan seperti biasa," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6).

​Dia menjelaskan masyarakat tidak boleh berasumsi penundaan Operasi Patuh Jaya berarti longgarnya pengawasan di lapangan. Pihak kepolisian tetap mengedepankan tiga pilar utama dalam menjaga ketertiban lalu lintas harian, yaitu kegiatan preemtif, preventif, dan penegakkan hukum.

​Menurut dia, penegakan hukum harian tetap menyasar para pelanggar aturan, baik melalui sistem elektronik maupun tindakan langsung secara persuasif.

​"Penegakan hukum seperti ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) statis maupun mobile, teguran simpatik, hingga tilang bagi pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan tetap dilakukan," ujar Komarudin.

​Terkait alasan penundaan dan jadwal baru pelaksanaan Operasi Patuh Jaya, dia tidak merincinya lebih jauh, termasuk mengenai persiapan Hari Bhayangkara. Namun, dia memastikan operasi berskala khusus tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

​"Kegiatan operasi masuk dalam rencana kegiatan setiap tahun, hanya soal waktu saja," tutur Komarudin.

​Di sisi lain, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat tidak mengabaikan keselamatan dan tetap patuh terhadap aturan berlalu lintas demi kepentingan serta keselamatan bersama di jalan raya.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.798 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 yang digelar serentak mulai 8 hingga 21 Juni 2026.

​Komarudin mengatakan operasi kewilayahan selama 14 hari itu mengusung tema "Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Berkeselamatan" guna merespons pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang mencapai 3 persen.

​"Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Kami juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP," ungkap Komarudin.