SPMB DKI Jakarta 2026 Resmi Dibuka Hari Ini, Disdik Sediakan Kuota 245 Ribu Kursi

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta resmi menyiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan total daya tampung mencapai 245.980 murid baru. Penerimaan tahun ini mencakup satuan pendidikan negeri, program SPMB Bersama, serta Sekolah Swasta Gratis yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksanaan SPMB 2026/2027 dirancang dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif. Pemerintah berharap seluruh anak usia sekolah di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini tidak hanya berfokus pada proses seleksi, tetapi juga memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

"SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 kami laksanakan untuk memastikan penerimaan murid baru berjalan lebih objektif, transparan, dan inklusif. Prinsipnya, setiap anak di Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," ujar Nahdiana di Jakarta, Senin (15/6).

Pelaksanaan SPMB mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Program ini mencakup penerimaan peserta didik baru pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SKB di sekolah negeri, serta sekolah swasta yang tergabung dalam program SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis.

Nahdiana menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui kolaborasi dengan sekolah swasta. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memperoleh layanan pendidikan.

"Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan akses pendidikan tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri. Melalui SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis, kami memperluas pilihan bagi masyarakat agar anak-anak tetap dapat bersekolah dengan layanan yang layak dan berkualitas," katanya.

Pada tahun ajaran 2026/2027, daya tampung sekolah negeri mencapai 228.163 murid baru. Rinciannya terdiri atas 6.310 murid PAUD, 95.965 murid SD, 73.289 murid SMP, 29.337 murid SMA, 19.541 murid SMK, 891 murid SLB, dan 2.830 murid SKB.

Selain sekolah negeri, sebanyak 298 sekolah swasta yang tergabung dalam program SPMB Bersama menyediakan kuota 7.708 murid baru. Daya tampung tersebut terdiri dari 1.597 murid SMP, 2.519 murid SMA, dan 3.592 murid SMK.

Sementara itu, program Sekolah Swasta Gratis yang melibatkan 103 sekolah menyediakan 10.109 kursi bagi murid baru. Program tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB dan menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, SPMB 2026/2027 menyediakan empat jalur penerimaan, yakni Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Domisili, dan Jalur Mutasi. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian akademik maupun nonakademik, sedangkan Jalur Afirmasi ditujukan bagi keluarga tidak mampu.

Adapun Jalur Domisili mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah serta daya tampung yang tersedia. Sementara Jalur Mutasi diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang pindah tugas serta anak guru atau tenaga kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas.

Pendaftaran SPMB untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah swasta peserta SPMB Bersama dilakukan secara daring. Sedangkan PAUD, SLB, dan SKB menggunakan sistem hibrida atau gabungan daring dan luring, sementara Sekolah Swasta Gratis dilaksanakan secara luring.

Tahapan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga telah dilakukan secara bertahap sejak Mei hingga awal Juni 2026. Adapun proses pendaftaran penerimaan murid baru mulai dibuka pada 15 Juni 2026.

"Kami menegaskan, SPMB tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada gratifikasi dalam bentuk apa pun. Masyarakat kami minta mencermati jadwal, mengikuti prosedur resmi, dan tidak percaya pada informasi di luar kanal resmi Dinas Pendidikan," tegas Nahdiana.