Bekasi Andalkan Pajak Daerah, Target PAD Rp3,8 Triliun Dikejar Tahun Ini

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, terus menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan sejumlah langkah strategis terus diupayakan dalam rangka merealisasikan target pajak daerah tahun ini sebesar Rp3,8 triliun.

"Hingga Jumat (5/6/2026) kemarin, realisasi pajak daerah telah mencapai Rp1,25 triliun atau 31,83 persen dari target pajak daerah sebesar Rp3,8 triliun yang ditetapkan tahun ini," katanya di Cikarang, Sabtu (6/6).

Realisasi penerimaan pajak daerah itu masih akan terus digenjot melalui berbagai upaya optimalisasi maupun penguatan pengelolaan seperti inovasi layanan dengan menawarkan kemudahan pembayaran, menggali potensi hingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dia menilai optimalisasi PAD menjadi semakin krusial di tengah kebijakan penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat yang turut mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.

"Ketika transfer keuangan dari pusat mengalami penyesuaian, daerah harus semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar dia. 

Pihaknya menyiapkan digitalisasi layanan perpajakan melalui berbagai kanal pembayaran elektronik. Masyarakat kini dapat membayar melalui QRIS, akun virtual, marketplace maupun gerai ritel modern sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat dan transparan.

Selanjutnya, memetakan sektor-sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah, seperti pajak air tanah serta makanan dan minuman.

"Kabupaten Bekasi memiliki lebih dari 7.600 perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri. Ini merupakan potensi besar yang perlu terus dioptimalkan, termasuk dari sektor pajak air tanah dan jasa katering yang melayani kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut," ujar dia.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak turut menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pendapatan. Bapenda terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penting membayar pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan maupun pelayanan publik lainnya," ujar dia.

Berdasarkan pembaruan data realisasi pendapatan sektor pajak tahun 2026 hingga Jumat (5/6), penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun yang dihasilkan dari berbagai sumber.

Pajak sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi primadona pendapatan daerah dengan membukukan realisasi Rp363,18 miliar sementara PBB baru diterima sebesar Rp242,71 miliar mengingat masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan.

Dari sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan bagi hasil PKB sejauh ini sudah mencapai Rp156,6 miliar sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp102,63 miliar.