Danantara Diminta Transparan Kelola Aset dan Keuangan Negara

JAKARTA – Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Danantara Monitor resmi mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan aset dan keuangan negara.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik berjalan seiring dengan besarnya mandat yang diberikan kepada Danantara, sebagai kendaraan investasi negara sekaligus pengelola aset BUMN dengan nilai yang sangat besar.

Koalisi Danantara Monitor meminta akses kepada Danantara terhadap sejumlah dokumen penting antara lain Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025; Laporan Tahunan Danantara Tahun 2025; dan Laporan Keuangan Danantara Kuartal I Tahun 2026.

Selain itu, Koalisi juga meminta Badan Pemeriksa Keuanyan (BPK) untuk membuka informasi terkait proses pemeriksaan dan hasil audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Danantara.

Informasi tersebut diperlukan untuk mendukung riset independen dan memastikan bahwa pengelolaan aset publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa transparansi laporan keuangan dan kinerja Danantara merupakan prasyarat mutlak meningkatnya kepercayaan publik sekaligus investor.

“Rupiah yang melemah, IHSG yang menurun salah satunya refleksi terhadap persoalan tata kelola Danantara. Investor yang ingin masuk ke energi terbarukan dan bekerjasama dengan Danantara tentu timbul pertanyaan soal aspek transparansi keuangan. Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama 1 tahun terakhir,” kata Bhima, di Jakarta, Rabu (3/6).

Seira Tamara, Peneliti Indonesia Corruption Watch mengatakan besarnya aset dan kewenangan yang dikelola Danantara harus diimbangi dengan tingkat transparansi yang tinggi.

Keterbukaan informasi merupakan pondasi utama untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.

“Tata kelola yang tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas, akan menempatkan Danantara pada ruang gelap yang sulit diawasi oleh publik. Hal ini dapat memicu kerentanan untuk terjadinya konflik kepentingan hingga korupsi,” kaata Seira.

Checks and balances

Koalisi Danantara Monitor menilai bahwa akses publik terhadap laporan keuangan dan hasil audit merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances yang sehat.

Sebagai lembaga yang mengelola aset strategis negara, Danantara perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan agar masyarakat dapat menilai kinerja, risiko, dan dampak pengelolaan investasi negara secara objektif.

Reka Maharwati, Coordinator Enter Nusantara menegaskan, pihaknya melihat berbagai perbincangan terkait Danantara di media sosial sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan anak muda sedangkan akses keterbukaan informasi yang bisa kami akses di laman yang tersedia sangatlah terbatas.