Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Menteri PPPA Bicara Soal Kasus Kekerasan Anak di Singkawang

12 Kamis, 28 Mei 2026, 01:05 WIB | Oleh:
Menteri PPPA Bicara Soal Kasus Kekerasan Anak di Singkawang Menteri PPPA Bicara Soal Kasus Kekerasan Anak di Singkawang Doc: ANTARA/HO-KemenPPPA
Ket. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) wajib dijalankan seadil-adilnya tanpa kompromi dalam menangani kasus kekerasan berencana yang melibatkan anak di Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu (27/5). 

"Ketegasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa kompromi demi menyelamatkan masa depan moral anak-anak bangsa," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu.

Kasus yang diduga bermula dari permainan digital ini melibatkan anak berinisial W (12) sebagai korban kekerasan, dan anak berinisial TS (14) sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum (AKH).

Dalam penanganan kasus ini, Arifah Fauzi menjelaskan pelaku TS tidak ditahan di penjara seperti orang dewasa dengan dasar penghormatan pada hak-hak anak untuk tetap sekolah.

Namun demikian, proses pemeriksaan polisi, penyidikan, dan pencatatan tetap dilaksanakan, bahkan untuk kriteria tertentu tetap diselesaikan lewat pengadilan anak sebagai konsekuensi melakukan tindak pidana.

Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh TS dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memenuhi unsur pidana berlapis, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 466 ayat (2) serta Pasal 467 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengingat tindakan tersebut diduga dilakukan secara berencana dan mengakibatkan luka berat pada korban, TS dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

"Jika ada kekhawatiran TS akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, maka dapat dilakukan penahanan sesuai dengan pasal 32 UU SPPA. Namun, penahanan sebagai upaya terakhir dan bisa dilakukan jika usia TS telah berusia 14 tahun dan atau lebih. Penahanan juga harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)," kata Arifah Fauzi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap

Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.