Investor Semakin Sensitif pada Kepastian Hukum, Kualitas Birokrasi, dan Stabilitas Regulasi

“Pasar membutuhkan indikator konkret, bukan sekadar narasi deregulasi secara umum,” jelasnya.

Pemerintah juga diminta memastikan koordinasi pusat dan daerah dapat diperbaiki. Pasalnya, banyak hambatan investasi yang justru muncul di level daerah melalui perizinan, retribusi, dan interpretasi aturan teknis yang berbeda-beda.

“Kalau reformasi hanya kuat di pusat tetapi tidak turun ke daerah, dampaknya akan parsial,” katanya. Dia jugamenyatakan reformasi regulasi tidak bisa berdiri sendiri. Investor juga melihat konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, kualitas birokrasi, stabilitas politik, dan komunikasi pemerintah.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai investasi pada sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan/manufaktur perlu menjadi prioritas guna meningkatkan serapan tenaga kerja di tengah pencapaian target investasi nasional.

“Idealnya bisa mencapai 1:4.500 atau setiap 1 triliun rupiah investasi, diharapkan langsung mampu menyerap 4.500 orang tenaga kerja. Investasi padat karya di sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan yang harus jadi prioritas,” katanya.

Bhima juga menekankan pentingnya pemulihan dan penguatan kepercayaan investor melalui perbaikan tata kelola ekonomi dan kepastian hukum. Aspek kepercayaan menjadi faktor penting untuk menjaga minat investasi, terutama di tengah sorotan pelaku usaha global terhadap kepastian regulasi.

Sementara itu, peneliti Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Erwin Syahrial, menilai reformasi regulasi yang tengah didorong pemerintah perlu diikuti dengan pembenahan kapasitas birokrasi agar tidak berhenti sebatas perubahan aturan di atas kertas.

Banyak hambatan investasi di Indonesia katanya justru muncul karena proses administrasi dan pengambilan keputusan yang lambat di lapangan.

Investor saat ini jelasnya semakin sensitif terhadap efisiensi birokrasi karena persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pelaku usaha cenderung memilih negara yang memiliki proses perizinan cepat, pelayanan konsisten, serta kepastian waktu dalam realisasi proyek.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan investasi di tengah dinamika politik dan pergantian pejabat. Dunia usaha katanya membutuhkan sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi tidak mudah berubah sehingga investor semakin yakin untuk menanamkan modal dalam jangka panjang.