Pemerintah Didesak Percepat Migrasi ke Kompor Listrik

Transisi Energi

JAKARTA – Pemerintah perlu mempercepat program transisi dari kompor gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) ke kompor listrik. Dorongan ini muncul di tengah ketidakpas­tian harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Dalam jangka panjang, per­cepatan elektrifikasi rumah tangga dapat memperkuat ketahan­an energi nasional, me­ngurangi tekanan fiskal, serta mendukung pe­manfaatan pasokan lis­trik domestik yang lebih stabil dan terdiversifi­kasi.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menilai langkah konversi ke kompor listrik jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan beban subsidi impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang terus membengkak. Harga LPG di dalam negeri sangat di­pengaruhi fluktuasi harga mi­nyak dunia.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujar Eddy dalam raker dengan Menteri ESDM di DPR, Senin (15/6).

Menurut Eddy, percepat­an transisi energi rumah tang­ga perlu dilakukan segera agar beban APBN terhadap subsidi energi impor bisa ditekan. Ia menekankan bahwa stabilitas energi nasional harus dibangun dengan memperkuat pemanfa­atan energi domestik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 ki­lovolt ampere (kVA) untuk ru­mah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

Akan tetapi, dia mengata­kan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Dirinya memper­kirakan kepastian jumlah unit kompor listriknya baru bisa di­umumkan pada Agustus mendatang.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia mengim­por 80 persen dari ke­butuhan LPG-nya. Se­tiap tahun, lanjut dia, devisa negara yang dike­luarkan untuk keperlu­an mengimpor LPG sebesar 120 triliun rupiah.

Subsisi Membengkak

Dengan harga minyak du­nia yang seperti saat ini, dia mengatakan devisa yang dike­luarkan untuk mengimpor LPG mencapai 130 triliun ru­piah. “Subsidinya sudah di atas 80 triliun rupiah. Kalau kon­disi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi ma­salah. Maka, alternatifnya ada­lah kompor listrik,” kata Bahlil, awal pekan ini.

Dia mengusulkan anggaran sebesar 815,56 miliar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara (RAPBN) 2027 untuk pro­gram kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergan­tungan impor LPG.

Wacana transisi dari kom­por LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa ke­presidenan Joko Widodo. Na­mun, pada September 2022, PT PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik