Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Bukan Sekadar Musibah, DPR RI Desak Pemerintah Bongkar Aktor Intelektual di Balik Tragedi Kapal PMI Tenggelam

📅 Kamis, 14 Mei 2026, 18:10 WIB | Oleh:
Bukan Sekadar Musibah, DPR RI Desak Pemerintah Bongkar Aktor Intelektual di Balik Tragedi Kapal PMI Tenggelam Doc: ANTARA/HO-DPR RI
Ket. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta.

JAKARTA - Insiden memilukan kembalinya kapal pengangkut warga negara Indonesia (WNI) yang tenggelam di perairan Perak, Malaysia, menjadi alarm keras bagi kedaulatan dan pelindungan martabat bangsa.

Menanggapi tragedi yang menelan sedikitnya tujuh korban jiwa tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan membongkar sindikat mafia pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural hingga ke akar-akarnya. Negara diminta tidak hanya terpaku pada proses hukum nakhoda, melainkan memutus mata rantai aktor intelektual di hulu guna menghentikan bisnis gelap perdagangan manusia yang terus berulang di perairan perbatasan.

“Aparat harus membongkar jaringan yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat,” kata legislator bidang hak asasi manusia (HAM) itu dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan aparat penegak hukum tidak hanya mengejar nakhoda kapal, tetapi juga membongkar aktor intelektual di balik bisnis perdagangan manusia ini.

“Kalau sindikatnya tidak diputus di hulu, tragedi memilukan seperti ini akan terus berulang,” ucapnya.

Di samping itu, dia meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turut aktif menyelidiki insiden ini dan memberikan perlindungan bagi korban yang selamat beserta keluarganya.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan kondisi ini terus terjadi. Tragedi ini diharapkan menjadi alarm untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan dan edukasi masyarakat.

Dia pun menekankan bahwa martabat negara tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.

“Keselamatan warga negara adalah tanggung jawab utama. Pemerintah harus benar-benar serius memberantas praktik ini dari hulu sampai hilir, bukan sekadar responsif saat ada jatuh korban,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa tujuh WNI ditemukan meninggal dunia setelah hilang dalam insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, negara bagian Perak, Malaysia.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan, kapal yang mengangkut 37 WNI tersebut tenggelam pada Senin (11/5) pagi waktu setempat. Sebanyak 23 penumpangnya berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya hilang.

“Dari 14 WNI yang sebelumnya dalam proses pencarian, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia, dan jasadnya saat ini berada di RS di Perak untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut oleh otoritas setempat,” kata Heni dikonfirmasi Rabu (13/5).

Dengan ditemukannya tujuh korban tewas, sisa tujuh korban hilang lainnya masih dalam pencarian oleh otoritas SAR Malaysia.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Luar Negeri
Khawatir Ratusan Tentara Ru...
Daerah
Ditemukan 1.743 Kasus Tuber...
Di Balik Panen Melimpah Badui, Ada Warisan Bertani yang Terjaga Lintas Generasi

Di Balik Panen Melimpah Badui, Ada Warisan Bertani yang Terjaga Lintas Generasi

04 Jul 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.