Bukan Sekadar Teknologi, Indonesia Bangun Kekuatan AI Lewat Kolaborasi

JAKARTA – Pendekatan kolaboratif dalam membangun industri kecerdasan artifisial atau AI menjadi semakin penting karena pengembangan teknologi ini tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak.

Pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas digital perlu bergerak bersama agar ekosistem AI berkembang lebih cepat sekaligus tetap terkendali.

Kolaborasi dibutuhkan mulai dari penyediaan talenta digital, riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur data, hingga penyusunan regulasi yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan publik.

Di sisi lain, persaingan global di sektor AI membuat negara yang mampu membangun sinergi lintas sektor memiliki peluang lebih besar menjadi pemain utama ekonomi digital.

Pendekatan kolaboratif juga dapat mempercepat adopsi AI di berbagai sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, manufaktur, dan layanan keuangan.

Dengan kerja sama yang kuat, pengembangan AI tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa Indonesia memprioritaskan pendekatan kolaboratif dalam membangun industri kecerdasan artifisial (AI) di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global.

Di saat negara-negara besar memperkuat kontrol terhadap teknologi, Indonesia mengambil posisi mendorong keseimbangan antara peran negara dan kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem AI yang terbuka, inklusif, dan berdaya saing.

“Atas nama pemerintah, kami selalu membuka kolaborasi, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi juga mendorong seluruh sektor industri dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam satu ekosistem membangun industri AI agar memberikan akses yang luas,” ujar Nezar dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/5).

Nezar menegaskan bahwa pendekatan tersebut menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah kecenderungan global yang mendorong dominasi negara atas teknologi.

Pendekatan yang saat ini diambil oleh banyak negara tersebut, menurut Nezar merupakan pendekatan berisiko dan akhirnya menciptakan ekosistem yang tertutup dan tidak sehat bagi inovasi.

“Jika melihat tren global saat ini, termasuk di Amerika Serikat, terdapat pandangan bahwa negara perlu mengambil kendali lebih besar terhadap teknologi dan perusahaan teknologi. Namun, itu bukan jalan yang akan dipilih Indonesia karena berpotensi mengarah pada apa yang disebut sebagai fasisme teknologi,” jelasnya.

Membahas konteks geopolitik global, Nezar menyoroti bahwa industri semikonduktor kini menjadi arena utama perebutan pengaruh antarnegara. Pergeseran ini menandai perubahan besar dari era energi fosil menuju era teknologi berbasis chip.

Ia mengatakan negara-negara adidaya saat ini tengah berupaya untuk saling menetapkan posisi dalam perang chip dan penguasaan pabrik semikonduktor.