KIE Jakarta Summit Soroti Inovasi Berbasis Masyarakat untuk Perkuat Ketangguhan Energi

JAKARTA – Isu volatilitas harga energi global yang berdampak pada perekonomian berbagai negara menjadi momentum penting untuk mempercepat transisi energi. Dalam konteks itu, Indonesia menegaskan target mencapai emisi net zero pada 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari rencana sebelumnya. Namun, perubahan kebijakan energi dinilai harus dilakukan secara hati-hati karena berimplikasi luas terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit yang digelar di Jakarta, Selasa (29/4). Forum ini menyoroti pentingnya inovasi berbasis masyarakat dalam mendukung ketangguhan energi nasional, mulai dari kebijakan transisi energi yang adil hingga penerapan teknologi di tingkat lokal.

Transisi Energi Harus Adil dan Inklusif

Akademisi dari Australian National University, Budy Resosudarmo, menilai kebijakan lingkungan dan energi perlu dilandasi pemodelan yang mampu mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

Melalui riset kolaboratif Australia–Indonesia, tim peneliti menggunakan model terbuka yang menggabungkan Global Change Analysis Model (GCAM) dan mikrosimulasi berbasis estimasi Almost Ideal Demand System (AIDS). Hasilnya menunjukkan bahwa percepatan transisi menuju net zero emission berpotensi menekan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan jika tidak disertai kebijakan pendukung.

Kelompok rumah tangga rentan disebut paling terdampak, terutama keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan, anggota keluarga penyandang disabilitas, lansia, maupun anak-anak.

Peneliti dari Universitas Indonesia, Alin Halimatussaidah, mengatakan hasil riset tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam transisi energi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

 “Temuan kami tentang ketimpangan kesejahteraan bagi kelompok rentan menegaskan perlunya transisi energi yang adil. Intervensi pemerintah melalui stimulus fiskal dan daur ulang pendapatan dari penerapan harga karbon yang efektif dapat mengembalikan kesejahteraan rumah tangga rentan seperti semula,” ujarnya pada kesempatan tersebut.

Pemerintah Apresiasi Masukan Riset

Koordinator Rencana dan Laporan Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Widya Adi Nugroho, menyambut positif hasil penelitian tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini mendorong transisi energi yang berkeadilan sehingga kebijakan tidak bisa hanya dilihat dari sisi energi semata.

“Saat ini pemerintah mendorong transisi energi yang berkeadilan. Untuk mencapainya, kebijakan yang dirancang harus melihat dampaknya terhadap ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Widya.

Teknologi Lokal untuk Energi dan Air Bersih

Selain membahas kebijakan, sesi Energy Resilience in the Time of Crisis dalam KIE Jakarta Summit juga menampilkan berbagai inovasi teknologi yang diterapkan langsung di masyarakat. Salah satu riset terapan dilakukan oleh University of Newcastle bersama Universitas Trunojoyo Madura, RMIT University, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kolaborasi tersebut mengembangkan prototipe teknologi berbasis Organic Rankine Cycle (ORC) dan Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di Madura, wilayah yang masih menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan dengan tingkat kemiskinan sekitar 20 persen.