DPRD DKI Jakarta Pastikan SMP Negeri Baru di Lebak Bulus Segera Beroperasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan pembangunan SMP negeri baru di Kelurahan Lebak Bulus menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih dekat dan terjangkau. Kehadiran sekolah baru itu disebut sebagai bentuk nyata respons pemerintah terhadap aspirasi warga.

Hal tersebut disampaikan Wibi usai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak kelurahan, dan perwakilan warga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/4). Menurutnya, kebutuhan sekolah negeri di kawasan Lebak Bulus sudah lama menjadi perhatian masyarakat.

"Ini jawaban kebutuhan warga akan sekolah negeri," ujar Wibi.

Ia menjelaskan, selama ini banyak siswa di wilayah Lebak Bulus harus bersaing ketat dengan calon peserta didik dari luar wilayah untuk bisa masuk sekolah negeri. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan warga sekitar yang justru membutuhkan akses pendidikan terdekat.

Dengan hadirnya SMP negeri baru, peluang anak-anak di Lebak Bulus untuk diterima di sekolah negeri akan semakin besar. Pemerintah juga ingin memastikan warga setempat mendapatkan prioritas dalam penerimaan peserta didik baru.

"Anak-anak Lebak Bulus kini bisa jadi prioritas," kata Wibi.

Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana prasarana, tenaga pengajar, hingga sistem penerimaan murid baru. Pemerintah menargetkan sekolah tersebut bisa beroperasi optimal pada tahun ajaran mendatang.

"Kita dorong semua siap saat tahun ajaran baru," tutur Wibi.

Menurut dia, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan fisik sekolah, tetapi juga kesiapan fasilitas belajar yang memadai serta kualitas tenaga pendidik yang akan mengajar di dalamnya.

Wibi berharap kehadiran SMP negeri baru ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Jakarta Selatan. Ia menegaskan pelayanan pendidikan harus benar-benar optimal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pelayanan harus optimal agar manfaatnya dirasakan warga," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memastikan pembangunan sekolah tersebut akan dilengkapi dengan 18 ruang kelas. Namun pada tahap awal operasional, pihaknya akan membuka enam ruang kelas terlebih dahulu untuk siswa kelas VII.

"Fasilitas siap, tahun pertama kita buka enam kelas," ungkap Nahdiana.

Langkah tersebut dilakukan agar proses pembelajaran berjalan maksimal sambil menyesuaikan kebutuhan jumlah siswa pada tahun pertama pembukaan sekolah. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi bertahap untuk pengembangan selanjutnya.