Berau Gerak Cepat Lindungi Pertanian dari Dampak Kemarau untuk Produksi Tetap Optimal

BERAU - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan perlindungan lahan pertanian dari kekeringan akibat kemarau yang diperkirakan mulai Mei 2026, sebagai upaya menjaga produksi padi dan hasil pertanian lain tetap optimal.

Hal yang dilakukan, seperti pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber daya air, percepatan penerapan teknologi pertanian adaptif, dengan langkah-langkah mencakup penggunaan sistem irigasi efisien hingga program pompanisasi, guna menjaga ketersediaan air.

"Sejumlah langkah yang telah dilakukan di Berau antara lain perbaikan irigasi persawahan melalui sistem perpompaan, perpipaan, pembangunan embung, penyediaan pompa air, serta pembangunan parit dam di sawah," kata Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Berau, Selasa (21/4).

Selain itu, Pemkab Berau melakukan pemeliharaan irigasi tersier di empat kecamatan yang merupakan sentra produksi padi sawah, bahkan telah menyiapkan alat panen dan dryer dengan kapasitas 10 ton.

Sehari sebelumnya, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Kekeringan Lahan oleh Kementerian Pertanian bersama seluruh kepala daerah di Auditorium Kantor Pusat Kementan, ia menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas daerah yang harus dilindungi dari dampak kemarau.

"Pemkab Berau komitmen mendukung langkah mitigasi yang telah dirumuskan bersama dengan Kementerian Pertanian. Tapi memang kadang muncul kendala, seperti adanya lahan sawah yang terdampak intrusi air laut sehingga tidak dapat dipanen," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kementan ia sebut telah mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan permasalahan yang diajukan daerah, sehingga pemda diminta segera melengkapi administrasi sebagai syarat tindak lanjut bantuan yang saat ini tengah diproses oleh Pemkab Berau.

Ia juga mengatakan bahwa Pemkab Berau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk memperkuat langkah mitigasi di lapangan agar dampak kemarau panjang dapat diminimalisir.

Melalui rakor ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat terlindungi di tengah ancaman kemarau panjang yang diperkirakan menjadi salah satu yang terpanas tahun ini.

"Rakor kemarin membahas langkah strategis menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung Mei hingga Oktober 2026. Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini untuk meminimalkan dampak kekeringan, khususnya terhadap sektor pertanian," kata dia.