Pengembangan EBT Produksi Lokal, Cara Terbaik Membangun Keamanan Energi

“Dengan mengizinkan swasta menyalurkan energi bersih melalui jaringan transmisi (power wheeling), kita tidak hanya mempercepat transisi, tetapi juga memberikan ruang napas bagi APBN untuk dialokasikan pada penguatan jaring pengaman sosial,” tutup Surya.

Pada kesempatan terpisah, Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai upaya transisi energi di Indonesia selama satu dekade terakhir belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Ia menyebut target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tidak tercapai, dengan realisasi yang masih berada di kisaran 15 persen.

Berbagai kebijakan yang dijalankan, kata Fahmi termasuk pengembangan biodiesel dari B40 menuju B50 serta peningkatan campuran etanol dari E5 ke E10, belum menunjukkan kemajuan signifikan. Menurutnya, kebijakan tersebut masih bergantung pada energi fosil karena komposisi bahan bakarnya belum sepenuhnya berbasis energi terbarukan.

Kegagalan itu katanya disebabkan oleh paradigma pemerintah yang masih memprioritaskan energi fosil. Upaya peningkatan produksi minyak domestik dinilai tidak signifikan, sementara cadangan energi fosil terus menurun.

“Seharusnya dilakukan transformasi menuju energi baru terbarukan, tetapi itu belum menjadi prioritas,” kata Fahmi.

Selain kebijakan, Fahmi juga menyayangkan keterbatasan teknologi sebagai hambatan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia mencontohkan sejumlah proyek yang terhenti setelah mitra asing menarik diri, seperti kerja sama biodiesel dan gasifikasi batu bara, yang bergantung pada teknologi dari luar negeri.

“Mudah-mudahan krisis ini mendorong pemerintah melakukan transformasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan,” pungkas Fahmi.