Kontroversi Pernyataan Menteri PU, Loyalitas ASN Dipertanyakan

JAKARTA - Di tengah sorotan terhadap kementeriannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo justru melontarkan pernyataan yang memperluas kontroversi. Pernyataannya yang seharusnya menjadi pesan internal soal disiplin birokrasi kini meluas menjadi perdebatan publik. 

Saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 11 April 2026, Dody terlihat meluapkan kemarahannya terhadap kondisi di lapangan. Dalam situasi tersebut, ia sempat mengatakan, “Kalau kemarin saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh,” ujarnya jengkel, merespons kinerja bawahannya.

Pada momen yang sama, ia kembali menegaskan sikapnya soal loyalitas aparatur sipil negara. “Kalau enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti jadi ASN! Jangan buat begini,” katanya.

Pernyataan yang disampaikan dalam suasana emosional itu kemudian memperkuat persepsi publik tentang gaya komunikasi Menteri Dody Hanggodo yang semakin keras dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, berubah menjadi pertanyaan yang lebih besar, sejauh mana ruang berpikir masih tersedia di dalam birokrasi?

Penegasan Loyalitas

Sejak awal 2026, Dody membangun narasi kuat tentang “pembersihan internal” di kementeriannya. Ia memperkenalkan istilah “lidi bersih” sebagai simbol upaya menindak dugaan penyimpangan di lingkungan Kementerian PU.

Langkah itu muncul setelah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut potensi kerugian negara hingga hampir Rp3 triliun dalam sejumlah proyek. Namun dalam perkembangan berikutnya, nilai tersebut berubah. Dalam laporan lanjutan, angka itu disebut turun menjadi sekitar 1 triliun rupiah, dan kemudian berada di kisaran sekitar 600 miliar rupiah. 

Secara teknis, perubahan ini merupakan bagian dari proses audit yang masih berjalan. Meski demikian, perubahan angka tersebut memperlihatkan bahwa proses verifikasi masih berlangsung—dan belum menghasilkan kesimpulan final.

Retorika Keras, Target yang Meluas

Di tengah narasi pembersihan tersebut, Dody juga melontarkan kritik terhadap generasi muda pegawai Kementerian PU. Ia menyebut sebagian di antaranya “konslet” dan berpotensi tergoda praktik menyimpang demi mengejar jabatan.

Pernyataan ini memicu reaksi karena dinilai menggeneralisasi kelompok pegawai yang justru relatif baru masuk dalam sistem birokrasi. Dalam konteks itu, pernyataan soal loyalitas kemudian memperluas cakupan pesan dari kritik internal menjadi penegasan batas.

Situasi berubah ketika proses hukum mulai berjalan. Pada 9 April 2026, tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Penggeledahan berlangsung hampir enam jam dan menghasilkan penyitaan dokumen serta perangkat elektronik terkait dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023–2024.
Dalam keterangannya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI menyatakan bahwa barang yang disita akan diteliti lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.

Di sisi lain, Dody memberikan respons yang berbeda dari narasi sebelumnya. “Teman-teman dari Kejati datang, minta izin pendalaman. Saya izinkan,” ujarnya. Namun ketika ditanya lebih lanjut, ia mengaku tidak mengetahui detail perkara yang sedang didalami. “Saya tidak tahu (lebih lanjut),” katanya.

Saat ditanya mengenai perkembangan tim “lidi bersih” yang sebelumnya ia bentuk, Dody juga menyatakan tidak mengingat detailnya. “Saya nggak hapal. Tanyakan ke Irjen,” ujarnya.