217 Ribu Warga Sulteng Terima Manfaat Program Berani Sehat

PALU - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido mengungkapkan sekitar 217.000 warga di provinsi itu telah menerima manfaat Program Berani Sehat.

“Hingga saat ini sekitar 217 ribu warga Sulteng telah menikmati manfaat Program Berani Sehat,” kata Wagub Reny di Palu, Senin (21/9), dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sulteng.

Ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah (pemda) dengan BPJS Kesehatan berperan penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui Program Berani Sehat.

Forum tersebut melibatkan BPJS Kesehatan, Pemprov Sulteng, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sejumlah instansi terkait, untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat.

Sejak program tersebut dilaksanakan, pihaknya terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi.

Ia menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SeHati yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial.

Melalui integrasi tersebut, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif dapat langsung diverifikasi melalui aplikasi SeHati sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.

“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” ujarnya.

Ia mengatakan pembaruan data menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara tepat sasaran. Karena itu pemerintah kabupaten/kota diminta memperbarui data masyarakat secara berkala.

Menurut dia, sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat serta menghindari data ganda maupun data yang sudah tidak relevan.

“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” katanya.

Ia mengatakan Pemprov Sulteng juga terus menunjukkan komitmen dalam membiayai jaminan kesehatan masyarakat. Pada 2026 Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Selain itu, kata dia, Pemprov Sulteng membantu membiayai masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. Pada 2025 dukungan pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp68 miliar.

“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” katanya.

Ia menegaskan kerja sama antara pemda dan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepesertaan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan.