BPS Temukan 16.103 PNS dan Pegawai BUMN Masuk Daftar Negatif Peserta PBI JKN 2026
Rabu, 15 Apr 2026, 17:35 WIB | Oleh: Alfred
Doc: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap temuan mengejutkan terkait ketidaktepatan sasaran subsidi kesehatan, di mana sebanyak 16.103 individu berstatus abdi negara dan pegawai perusahaan pemerintah masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Kepala BPS Sonny Hari Budiutomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, menegaskan belasan ribu individu tersebut masuk daftar negatif sebagai menerima subsidi karena tercatat sebagai anggota PNS, TNI, Polri, serta pegawai BUMN maupun BUMD yang secara aturan status pekerjaannya sudah menjamin asuransi kesehatan.
"Dari total data yang kami sisir, terdapat 16.103 individu yang sebenarnya masuk daftar negatif," kata dia.
Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pengecekan lapangan atau ground check terhadap 11 juta data peserta PBI JKN yang dinonaktifkan pemerintah guna memastikan ketepatan sasaran subsidi kesehatan.
Soni menjelaskan, pembersihan data ini sangat penting dilakukan karena anggaran negara untuk subsidi kesehatan seharusnya diperuntukkan bagi warga prasejahtera yang berada pada kelompok ekonomi desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain kelompok daftar negatif, BPS juga mengidentifikasi 254.443 individu di desil bawah yang tetap dinonaktifkan karena berbagai alasan medis dan administratif, seperti 72.226 orang yang sudah meninggal dunia dan 126.113 orang yang telah berpindah menjadi peserta mandiri.
"Kemudian ada 28 yang bansos tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, misalnya terkait dengan judol ataupun pinjol dan seterusnya," kata dia.
Hingga saat ini, BPS bersama Kementerian Sosial masih melanjutkan validasi lapangan tahap kedua terhadap sisa data individu lainnya.
Langkah tersebut bertujuan untuk membangun basis data tunggal yang akuntabel guna memastikan keadilan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan iuran negara.
"Jadi sekitar 8,8 juta yang akan di-ground check di tahap kedua ini," cetusnya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!