Jangan Ragu, Proyek Raksasa Legislatif & Yudikatif di IKN Terus Berlanjut, Ini Detailnya

NUSANTARA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kompleks lembaga legislatif dan yudikatif di Nusantara tetap menjadi prioritas utama pemerintah meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, pengerjaan fisik sejumlah gedung utama bagi lembaga negara tersebut kini terus dikebut dengan target penyelesaian pada akhir 2027 hingga awal 2028. Basuki memastikan bahwa proyek strategis ini tidak akan terhenti guna menjamin fungsi pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) segera beroperasi secara komprehensif.

"Pembangunan kawasan Komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027 – 2028," ujar Basuki Hadimuljono di Nusantara, Minggu.

Proyek di kawasan tersebut mencakup pembangunan beberapa gedung utama pada lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan ke kawasan komplek.

Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Untuk Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain sedang menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antara gedung yang satu dan gedung lainnya di komplek tersebut dengan tahap awal pekerjaan berupa pembersihan lahan yang telah dilaksanakan.

Sementara untuk pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Sementara paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini akan dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.

Basuki Hadimuljono kembali menegaskan bahwa pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.

"Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan lokasi pembangunan di kawasan itu.

Ia juga menyebut bahwa penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

"Jaringan perpipaan air minum saat ini masih proses pekerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN," ujar Basuki.