Jalan Padang-Bukittinggi Tertutup Longsor! PU Bereskan Selama 8 Jam

TANAH DATAR– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani tanah longsor yang menutup akses Jalan Nasional Lembah Anai di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi di ruas Batas Kota Padang Panjang – Sicincin (N.040) KM 66+700 dan sempat mengganggu arus lalu lintas masyarakat sekitar.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. 

"Kementerian PU mengerahkan personel dan peralatan agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Prioritas utama adalah memulihkan akses masyarakat, memperbaiki tanggul yang jebol, dan memastikan aliran sungai kembali lancar sehingga risiko banjir susulan dapat ditekan," kata Menteri Dody di Jakarta, Jumat (31/7).

Peristiwa longsor terjadi pada Kamis (30/7) sekitar pukul 19.45 WIB saat hujan mengguyur wilayah tersebut. Lereng atas yang didominasi material batuan jatuh dan menutup badan jalan, menyebabkan akses utama tersebut tidak dapat dilalui.

Tak berselang lama setelah kejadian, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat langsung melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor berupa batuan yang menutup badan jalan dan saluran drainase, sekaligus melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi.

Penanganan tanggap darurat dilakukan secara intensif hingga dini hari. Pekerjaan tersebut pun berhasil rampung pada Jumat (31/7) sekitar pukul 03.15 WIB dan akses jalan yang dapat dilalui dua arah itu pun kembali pulih.

Kecepatan penanganan ini memastikan aktivitas masyarakat dan distribusi barang kembali normal dalam waktu singkat. Langkah cepat ini merupakan komitmen Kementerian PU dalam menjaga konektivitas nasional sekaligus memastikan keselamatan masyarakat, terutama di sejumlah daerah yang rawan bencana.

Hal tersebut selaras dengan kebijakan PU608 untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.