Sikap China di Dewan Keamanan PBB Terkait Resolusi Selat Hormuz dan Konflik Iran 2026

BEIJING - Pemerintah China melontarkan kritik tajam terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait situasi di Selat Hormuz, dengan menegaskan bahwa kebijakan internasional tidak boleh dijadikan alat untuk melegitimasi agresi militer Amerika Serikat dan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (7/4), memperingatkan bahwa setiap tindakan kolektif di bawah bendera PBB seharusnya berfokus pada deeskalasi konflik dan pembicaraan damai, bukannya justru "menambah bahan bakar ke api" yang sedang membara di kawasan Timur Tengah.

"China percaya bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB harus kondusif untuk meredakan ketegangan, menghentikan konflik, dan melanjutkan pembicaraan. Tindakan tersebut tidak boleh digunakan untuk mendukung gerakan militer ilegal dan terlebih lagi menambah bahan bakar ke api konflik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

Sebelumnya dilaporkan Rusia, China, dan Prancis dilaporkan menghalangi resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani menyebut resolusi itu akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan "semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, termasuk di dalam perairan teritorial negara-negara pesisir di dalam atau yang berbatasan dengan Selat Hormuz".

Usulan yang diajukan Bahrain dan didukung negara-negara Teluk tersebut telah memasuki revisi keempat setelah perundingan tertutup selama berminggu-minggu.

Menurutnya upaya tersebut untuk mengamankan jalur transit dan mencegah upaya menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz. Selain itu, resolusi tersebut juga menuntut agar Iran segera menghentikan semua serangan terhadap kapal dagang dan komersial di selat itu.

Pemungutan suara resmi atas resolusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (3/4), tapi belum dilaksanakan juga serta belum dapat dipastikan apakah para pendukungnya mampu memperoleh dukungan dari Rusia, China, dan Prancis yang memiliki hak veto.

"Karena konflik mengenai Iran terus meluas, prioritas utama adalah secara aktif mempromosikan pembicaraan perdamaian untuk mengakhiri konflik," tambah Mao Ning.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara utama yang bertanggung jawab, China, ungkap Mao Ning, siap memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan gencatan senjata, memulihkan perdamaian, dan mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.

Menurut pemberitaan media, sumber diplomatik menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2026, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC), yang menuntut Iran segera menghentikan serangan terhadap mereka, serta menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap keamanan internasional.

Resolusi tersebut mengecam serangan Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, serta menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan yang didukung oleh 13 negara sedangkan Rusia dan China mengambil sikap abstain.

Resolusi itu juga tidak menyebutkan agresi AS dan Israel, bahkan tidak menyerukan kedua negara tersebut untuk menghentikan serangan terhadap Iran.

Perwakilan Tetap Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengkritik dokumen tersebut, dengan menyatakan bahwa beberapa anggota Dewan berusaha membalikkan peran dan posisi korban dan agresor.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.