B50 Bukan Strategi Ideal Turunkan Permintaan BBM Jangka Panjang

Kemandirian Energi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

Pertamina sendiri kata Airlangga sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun rupiah,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Presiden mengatakan langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global. Kementerian ESDM menyampaikan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Data Kementerian ESDM juga menunjukkan pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

Keberhasilan itu berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar 130,21 triliun rupiah dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar 20,43 triliun rupiah.