Menuju 2026: Indonesia Siap Jadi Raksasa Industri Halal Dunia.
📅 Selasa, 03 Mar 2026, 11:23 WIB | Oleh: Yebdi Trismar
Doc: Antara Foto
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai tahun 2026 sebagai momentum Indonesia untuk mengakselerasi perkembangan industri halal nasional.
“Tahun 2026 menjadi momentum akselerasi industri halal nasional,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Haikal mengatakan hal ini mengacu pada industri halal yang memiliki kontribusi cukup signifikan pada perekonomian Indonesia tahun lalu.
“Kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB Indonesia telah mencapai sekitar 27 persen atau setara kurang lebih Rp4.832 triliun pada 2025. Ini menunjukkan bahwa halal bukan sektor pinggiran, melainkan arus utama ekonomi nasional,” ujar Haikal.
Oleh karena itu, BPJPH berupaya untuk terus memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional sekaligus perluasan pengakuan sertifikasi halal Indonesia di tingkat internasional, salah satunya melalui penandatanganan empat kerja sama JPH dengan sejumlah mitra strategis seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH.
Ia menilai bahwa penguatan sistem Jaminan Produk Halal tidak hanya berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM binaan.
Menurut dia, sinergi antara penguatan industri halal dan optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.
Sementara itu, empat kerja sama domestik JPH tersebut antara lain: Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Diklat Industri Jakarta tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal.
Lebih lanjut, Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal.
Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang Pengumpulan ZIS-DSKL Pegawai di Lingkungan BPJPH, dan Nota Kesepahaman dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!