Captive Power: Mimpi Buruk bagi Dekarbonisasi

Pragmatisme ekonomi vs dekarbonisasi: pertarungan di sektor industri

Raditya menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam transisi energi industri adalah kuatnya pendekatan pragmatisme ekonomi jangka pendek. Banyak pelaku industri memahami urgensi dekarbonisasi, namun keputusan investasi tetap sangat ditentukan oleh pertimbangan biaya langsung dan kepastian pasokan energi dalam horizon waktu yang relatif pendek. 

Selama batu bara domestik masih disubsidi secara tidak langsung melalui skema DMO/DPO dan harga listrik captive berbasis fosil terlihat lebih murah, maka logika bisnis akan cenderung mempertahankan opsi tersebut.

Pragmatisme ini muncul karena industri beroperasi dalam tekanan daya saing global, menjaga margin keuntungan, dan kebutuhan stabilitas produksi. Tanpa sinyal harga karbon yang kuat, insentif fiskal yang jelas, atau regulasi penghentian pembangkit captive yang jelas, energi terbarukan sering dipersepsikan sebagai pilihan yang “ideal secara lingkungan” namun belum tentu “optimal secara finansial” dalam jangka pendek.

Akibatnya, terjadi apa yang bisa disebut sebagai economic lock-in by pragmatism, keputusan rasional secara bisnis hari ini (masih memprioritaskan pembangkit captive berbahan fosil) justru berpotensi menciptakan risiko ekonomi yang lebih besar di masa depan, yaitu potensi pajak karbon lintas batas (CBAM), penurunan akses pasar ekspor, maupun stranded asset pada infrastruktur energi berbasis fosil. Transisi energi di industri pada akhirnya bukan hanya soal teknologi, tetapi soal menggeser kerangka pengambilan keputusan dari pragmatisme jangka pendek menuju strategi daya saing jangka panjang.

Solusi untuk membuka akses energi terbarukan industri dari IESR

Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas agar industri dapat menggunakan jaringan transmisi dan distribusi PLN untuk menyalurkan listrik dari pembangkit energi terbarukan milik mereka ke lokasi industri. Penggunaan jaringan ini dikenakan biaya layanan (toll fee) yang wajar dan transparan. "Skema ini memungkinkan perusahaan membangun pembangkit energi terbarukan di lokasi dengan potensi terbaik tanpa harus dekat dengan pusat beban,"paparnya 

Biaya paralel yang dikenakan kepada industri yang menggunakan pembangkit energi terbarukan perlu dikurangi atau dihapus, khususnya bagi yang memasang PLTS dengan sistem penyimpanan energi (BESS). PLN perlu menerapkan formula perhitungan yang transparan dan konsisten agar memberikan kepastian biaya jangka panjang.

Perlu dibuat izin khusus dan jalur cepat untuk proyek energi terbarukan di lahan bekas tambang. Kebijakan ini dapat mengubah kewajiban rehabilitasi lahan menjadi peluang pengembangan energi bersih.

Pemerintah dapat memberikan insentif seperti keringanan pajak, pembiayaan berbunga rendah, atau jaminan kredit untuk proyek microgrid berbasis energi terbarukan, terutama di wilayah yang belum terlayani PLN dan masih bergantung pada diesel.

Target dekarbonisasi perlu dimasukkan dalam sertifikasi kawasan industri berbasis lingkungan. Insentif dapat diberikan kepada tenant industri yang menggunakan listrik energi terbarukan dalam jumlah besar.

Proses perizinan proyek energi terbarukan perlu disederhanakan melalui sistem digital terpusat dengan standar waktu layanan yang jelas agar memberikan kepastian investasi dan mempercepat realisasi proyek

Pemerintah perlu menyusun peta jalan penghentian bertahap pembangkit captive berbasis batu bara, termasuk skema pensiun dini, mekanisme kompensasi, dan restrukturisasi pinjaman, serta memperkuat pengawasan terhadap komitmen pengurangan emisi.