Kabar Baik! Pemkab Natuna Pastikan Bantuan Kesehatan Gratis Tetap Aman Lewat Penyesuaian Data PBI-JK
Rabu, 18 Feb 2026, 20:12 WIB | Oleh: Yebdi Trismar
Doc: Antara Foto
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, melakukan penyesuaian data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, di Natuna, Rabu, menjelaskan PBI-JK merupakan program pemerintah pusat yang memberikan jaminan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
Melalui program ini, peserta tidak perlu membayar iuran bulanan kepada BPJS Kesehatan karena seluruh biaya kepesertaan ditanggung oleh negara melalui skema subsidi yang telah ditetapkan.
Penyesuaian data tersebut dilakukan menyusul adanya perubahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perubahan ini berdampak pada status kepesertaan, di mana lebih dari 2.000 jiwa dari total sekitar 20 ribu peserta JKN segmen PBI-JK di Natuna dinonaktifkan karena dinilai tingkat kesejahteraannya sudah berada di atas desil empat atau tidak lagi masuk kategori penerima manfaat.
"Ada sekitar 2.000 jiwa lebih peserta JKN segmen PBI JK yang dinonaktifkan," ucap dia.
Penyesuaian data dilakukan karena masih ada warga yang dinilai layak menerima bantuan. Salah satunya adalah lansia tunggal atau mereka yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga dan penghasilan tetap.
Ia menjelaskan, peserta lain yang dinonaktifkan namun menderita penyakit kronis dan merasa masih memenuhi syarat menjadi penerima manfaat dapat melapor ke Dinas Sosial.
Warga diminta membawa surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan rutin menjalani pengobatan.
Dinas Sosial kemudian akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut. Jika hasil verifikasi menyatakan data valid, maka status kepesertaan JKN dapat diaktifkan kembali dan peringkat kesejahteraan akan sesuaikan.
"Penyesuaian desil banyak terjadi pada lansia tunggal yang terlantar, termasuk di antaranya yang mengidap penyakit kronis dan membutuhkan pengobatan berkelanjutan."
Like, Share, Comment:
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!