Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pengamat: Asuransi Usaha Tani Padi Jadi Tameng Petani Hadapi Risiko Gagal Panen

📅 Jumat, 30 Jan 2026, 19:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pengamat: Asuransi Usaha Tani Padi Jadi Tameng Petani Hadapi Risiko Gagal Panen Doc: ANTARA FOTO/ Yudi Manar
Ket. Foto udara sawah terendam banjir di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

JAKARTA – Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan sektor pertanian nasional, khususnya dalam menghadapi risiko gagal panen akibat perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, hingga bencana alam.

Skema ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi petani agar tetap memiliki kepastian usaha dan kemampuan melanjutkan musim tanam berikutnya.

Dari sisi kebijakan, AUTP juga berperan menjaga stabilitas produksi pangan nasional dengan menekan potensi penurunan luas tanam pascakegagalan panen.

Namun efektivitas program ini sangat bergantung pada akurasi data lahan, kecepatan klaim, serta literasi asuransi petani, sehingga penguatan tata kelola dan integrasi data menjadi kunci agar AUTP tidak hanya bersifat proteksi administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani.

Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat menjadi salah satu opsi perlindungan bagi petani terhadap risiko gagal panen imbas curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi.

“Sebetulnya kalau petani itu diikutkan ke asuransi pertanian, itu akan punya peluang buat mereka untuk mengklaim, mendapatkan penggantian akibat gagal panen, seperti misalnya (gagal panen) karena banjir,” kata Khudori saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/1).

Namun, dia menilai opsi ini masih cukup berat untuk dilakukan oleh petani-petani kecil dengan luasan lahan kurang lebih 0,2-0,3 hektare saja.

“Bagi mereka, urusan administrasi masih cukup rumit. Pun untuk melakukan klaim juga menurut saya tidak mudah, karena pasti akan ada beberapa persyaratan administratif, yang itu harus dipenuhi oleh petani,” ujar dia.

Menurut Khudori, mayoritas dari petani kecil mengelola sawah sebagai usaha sambilan, alih-alih sumber pendapatan utama.

Sehingga, untuk melakukan kegiatan administratif menjadi sebuah tantangan tersendiri karena waktu dan tenaga mereka telah tersalurkan ke dua pekerjaan sekaligus.

“Buat mereka yang lahannya kecil-kecil itu tidak mudah, karena biasanya mereka (bertani) hanya usaha sambilan. Justru karena pendapatan di luar usaha tani itu jauh lebih signifikan, jauh lebih menentukan, jauh lebih banyak dalam total pendapatan keluarga, wajar mereka lebih concern ke situ (usaha utama),” jelasnya.

Oleh karena itu, dia tetap mengingatkan peran pemerintah pusat dan daerah terkait upaya mitigasi atau pun pemulihan dari bencana yang dapat terjadi dari curah hujan tinggi belakangan ini.

“Walaupun persentase gagal panen akibat banjir itu tidak besar, bukan berarti itu tidak terasa dampaknya. Dampaknya akan sangat terasa buat petani terutama petani kecil untuk melakukan budidaya lagi karena panen gagal. Akan sulit untuk dia bangkit lagi, karena biasanya dia berharap betul dari panen itu,” jelas Khudori.

“Diharapkan pemerintah bisa intervensi, seperti pemda untuk pendataan, bagaimana petani ini bisa mungkin ditolong. Sementara di level pusat biasanya akan diberi benih subsidi atau mungkin ada modal juga,” ujarnya menambahkan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.