Pembangunan Infrastruktur Desa perlu Dibarengi Penguatan Kapasitas Ekonomi

Desa memiliki potensi besar sebagai pusat produksi pangan dan ekonomi rakyat, tetapi belum didukung sistem distribusi, akses pasar, dan pendampingan usaha yang memadai.

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas merupakan bagian upaya demokratisasi modal material. Upaya tersebut perlu diikuti pembangunan manusia dan kelembagaan ekonomi desa sebagai bagian dari upaya demokratisasi modal intelektual dan modal institusional desa, bukan sekedar infrastruktur fisik.

Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa pada Minggu (25/1) mengatakan pembangunan manusia bisa melalui penyelenggaraan pendidikan kerakyatan bagi pelaku ekonomi rakyat di desa seperti petani, nelayan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri rumah tangga.

“Pembangunan kelembagaan bisa melalui penguatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan berbagai komunitas ekonomi perdesaan,” kata Awan.

Masalahnya kata Awan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang membuat dana desa ikut tersedot sehingga desa memiliki keterbatasan anggaran untuk memperkuat infrastruktur desa.

“Mestinya efisiensi dimaksimalkan di pengeluaran besar pemerintah pusat lainnya. Kalau alokasi anggaran ke desa bagian dari demokratisasi ekonomi, desentralisasi, keadilan dan otonomi desa. Pembangunan dimulai dari desa dengan prioritas untuk pembangunan manusia, kelembagaan, dan material/infrastruktur desa tadi,”tegas Awan.

Sementara itu, Direktur eksekutif Celios, Bhima Yudhistria mengatakan, anggaran desa saat ini dianggap belum mencukupi meski rata rata sudah berkisar 800 juta hingga 1,5 miliar rupiah per desa per tahun. Tantangan dari sisi alokasi belanja desa adalah masuknya porsi anggaran Koperasi Desa (Kopdes) merah putih yang menciptakan sempitnya ruang dana desa.

Beberapa kepala desa papar Bhima bahkan mengeluh karena dalam posisi terjepit. “Mau bangun infrastruktur seperti irigasi dan jalan desa tapi anggaran makin berkurang. Sementara jika kepala desa membangun kopdes merah putih diprotes warga desa karena menjadi persaingan dengan unit usaha seperti Bumdes dan warung yang sudah ada,”ungkap Bhima.

Dukungan Langsung

Pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi yang dihubungi dalam waktu terpisah mengatakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sedianya menarik untuk dikembangkan.

PISEW fokus pada infrastruktur pendukung yang bentuknya bisa bermacam-macam dari jalan, drainase, penanganan limbah, air bersih dan fasilitas umum. Hal itu semacam dukungan langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk kebutuhan desa-desa yang relatif tertinggal.

Sedangkan BSPS lebih dalam bentuk insentif untuk pembangunan rumah layak huni yang dari nilainya sedianya hanya cukup untuk renovasi sederhana saja, sisanya diharapkan dari masyarakat atau dana desa, atau hibah pemerintah kabupaten sebagai dukungan tambahan. Hal itu karena agak sulit berharap mendapat dukungan dari masyarakat karena melalui gotong royong karena pembangunan rumah pribadi.

“Poin penting yang perlu menjadi perhatian untuk program-program kementerian yang menyasar langsung masyarakar di bawah adalah pemilihan sasaran dan kepastian anggaran 100 persen disalurkan secara optimal,”tegas Hafidz.

Sudah bukan rahasia umum lagi papar Hafidz, program seperti itu biasanya menjadi program aspirasi legislatif dari komisi terkait, misal PUPR mitra komisi V maka ada semacam jatah bagi pimpinan dan anggota komisi untuk bisa merekomendasikan penyaluran dana tersebut ke konstituen. Tentu hal itu sah-sah saja, selama tidak ada unsur orang-orangnya ikut main proyek.