Kinerja Solid di 2025, LPS Siap Lakukan Lompatan Strategis Tahun 2026

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Asuransi, Ferdinan D. Purba mengatakan LPS menetapkan TBP simpanan rupiah pada bank umum sebesar 3,50 persen, TBP simpanan rupiah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,00 persen, serta TBP simpanan valuta asing pada bank umum sebesar 2,00 persen. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Ferdinan yang juga sebagai Pejabat Sementara Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank mengatakan bahwa penetapan TBP dilakukan secara kredibel dan berbasis pada berbagai indikator fundamental, termasuk tren suku bunga pasar yang relatif menurun, likuiditas perbankan yang memadai, serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika risiko global.

“Keputusan ini juga mempertimbangkan tingginya cakupan penjaminan simpanan yang jauh melampaui mandat Undang-Undang, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik dan ketahanan sistem keuangan,” kata Ferdinan.

Dari sisi kinerja industri, LPS mencatat fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,63 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama ditopang oleh peningkatan kredit investasi. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,83 persen (yoy), didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan sektor korporasi.

Ketahanan permodalan perbankan juga berada pada level yang kuat. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) industri perbankan tercatat sebesar 26,05 persen per November 2025, mencerminkan kapasitas bank dalam memitigasi risiko kredit dan pasar. Dari sisi likuiditas, rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) mencapai 28,57 persen per Desember 2025, jauh di atas ambang batas minimum 10 persen.

Terkait dengan konteks perlindungan nasabah, program penjaminan LPS dengan nilai simpanan dijamin hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank telah mencakup 99,94 persen rekening di bank umum dan 99,97 persen rekening di BPR. Capaian itu melampaui ketentuan Undang-Undang yang mensyaratkan cakupan minimum 90 persen, sekaligus memperkuat aspek tata kelola (governance) dan inklusi keuangan.

Ferdinan juga mengimbau agar perbankan secara transparan menyampaikan informasi TBP kepada nasabah melalui berbagai kanal komunikasi. Hal itu penting untuk memastikan pemenuhan prinsip 3T penjaminan LPS, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi TBP LPS, serta nasabah tidak terlibat tindakan melanggar hukum yang merugikan bank.

“Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan deposan dan memperkuat perlindungan dana masyarakat,” tutup Ferdinan.