Ada Desa Wisata Viral, Ada yang Masih Sepi—Ini Catatan DPR

PEKANBARU – Komisi VII DPR menyoroti masih lebarnya kesenjangan pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Meski sebagian desa sudah tampil maju dengan fasilitas dan promosi yang rapi, banyak desa lain masih tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, pendampingan, hingga akses pasar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata desa belum berjalan merata, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus dan berkelanjutan agar potensi lokal tak hanya jadi wacana, tapi benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti adanya kesenjangan pengembangan desa wisata di daerah karena dari sekitar 6.000 desa wisata secara nasional, sebagian besar masih berada pada kategori rintisan.

Hendry dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1), mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih memfokuskan program pengembangan desa wisata secara merata di seluruh daerah, khususnya dalam meningkatkan statusnya dari kategori rintisan menuju mandiri.

“Di beberapa daerah, termasuk daerah pemilihan kami, desa wisata masih didominasi kategori rintisan. Hampir tidak ada desa wisata mandiri. Padahal klasifikasi desa wisata ini sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita memperkuatnya di lapangan,” katanya dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Rabu.

Menurut Hendry, pengembangan desa wisata tidak boleh hanya terfokus pada daerah tertentu, melainkan perlu disebar secara merata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

“Jangan hanya fokus pada daerah yang itu-itu saja. Tahun 2026 perlu ada program yang secara khusus mendorong desa wisata naik kelas, dari rintisan menjadi berkembang, maju, hingga mandiri,” katanya.

Hendry menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor pariwisata dan UMKM sebagai kunci utama keberhasilan desa wisata.

“UMKM adalah faktor penentu. Bagaimana Kementerian Pariwisata bisa berkolaborasi dengan UMKM yang ada di desa wisata agar ekonomi lokal benar-benar bergerak dan desa wisata bisa mandiri,” jelas Hendry.

Selain itu, ia juga menyoroti peran ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata, termasuk fenomena budaya lokal yang viral dan mampu menarik perhatian dunia.

“Ekonomi kreatif terbukti menjadi kekuatan besar. Fenomena budaya lokal yang dikemas secara kreatif bisa mendunia dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Hendry turut mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan sektor industri dan pendidikan vokasi, agar pengembangan pariwisata selaras dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan, sebagaimana arah pembangunan nasional.

“Kita perlu program kolaboratif lintas sektor yang bisa dibawa langsung ke daerah pemilihan. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama agar pariwisata benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Hendry berharap Kementerian Pariwisata dapat mempercepat dukungan terhadap destinasi dan desa wisata potensial di daerah agar pengembangan pariwisata nasional semakin inklusif dan berkelanjutan.