PM Anutin Tegaskan Thailand Berhak Lindungi Kedaulatan

BANGKOK - Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Senin (5/1) menegaskan hak Thailand untuk melindungi kedaulatan dan martabat nasionalnya setelah Kamboja mengisyaratkan niat untuk meminta intervensi internasional atas tuduhan pelanggaran militer Thailand.

Berbicara di Gedung Pemerintah pada Senin pagi, PM Anutin menanggapi laporan bahwa Kamboja menolak untuk mengakui demarkasi perbatasan yang dibuat secara paksa dan bermaksud untuk mengajukan petisi kepada badan-badan internasional mengenai kehadiran pasukan Thailand di wilayah sengketa.

“Setiap negara berhak melakukan apa pun yang mereka inginkan,” kata PM Anutin. “Adapun Thailand, kami melindungi kedaulatan, martabat, dan prestise kami. Kami tidak akan melakukan apa pun yang menyebabkan kami dirugikan atau kehilangan kepentingan kami,” imbuh dia.

PM Anutin pun menekankan bahwa Thailand menggunakan kerangka kerja ini untuk mengelola semua hubungan internasional, bukan hanya dengan negara-negara tetangga, dan menggarisbawahi bahwa Thailand tidak akan membiarkan kedaulatannya terancam.

Sebelumnya pada Minggu (4/1) satuan tugas perbatasan Thailand menyerukan kepada Kamboja untuk berhenti menyebarkan informasi yang menyimpang mengenai sengketa teritorial, dan memperingatkan bahwa klaim provokatif mengancam akan merusak upaya deeskalasi.

Pusat Pers Gabungan tentang Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja mengeluarkan klarifikasi setelah Phnom Penh mengajukan protes resmi yang menuduh pasukan Thailand melanggar kedaulatan Kamboja di empat provinsi perbatasan yaitu di Banteay Meanchey, Pursat, Preah Vihear, dan Oddar Meanchey, menyusul gencatan senjata pada 27 Desember.

Pusat tersebut menyatakan bahwa memutarbalikkan fakta dapat dianggap sebagai kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah deeskalasi yang telah disepakati, dan mendesak Kamboja untuk menggunakan mekanisme bilateral untuk pengecekan fakta yang transparan, alih-alih komunikasi yang provokatif.

Juru bicara Angkatan Darat Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa operasi Thailand terbatas pada merebut kembali wilayah di dalam teritorial Thailand yang telah diduduki oleh militer Kamboja dan pemukiman sipil selama beberapa dekade.

“Thailand telah mengajukan ratusan protes atas pelanggaran ini melalui kerangka MOU 2000”, kata Winthai, seraya menyarankan bahwa kehadiran Kamboja yang sudah lama di tempat-tempat tersebut menyebabkan kesalahpahaman mengenai garis perbatasan.

Gencatan Senjata

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Senin menyatakan bahwa kesepakatan antara Thailand dan Kamboja tentang gencatan senjata sedang diimplementasikan secara bertahap.

“Tiongkok berharap kedua belah pihak akan memastikan gencatan senjata yang komprehensif dan abadi, apalagi Thailand telah mengembalikan 18 tentara yang ditahan ke Kamboja," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian.

Thailand dan Kamboja menyepakati gencatan senjata kedua pada akhir Desember lalu, mengakhiri bentrokan perbatasan selama berminggu-minggu yang merupakan pertempuran terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara negara-negara tetangga di Asia tenggara. ST/TNA/OANA/I-1