Gubernur Pramono Pastikan Pembongkaran Tiang Monorel Tanpa Ganggu Lalu Lintas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel mangkrak di kawasan HR Rasuna Said dan Senayan tidak akan mengganggu aktivitas lalu lintas. Meski berada di kawasan dengan mobilitas tinggi, Pemprov DKI menjamin proses pembongkaran tetap berjalan tanpa penutupan jalan.

Pramono menegaskan, pengalaman Dinas Bina Marga menjadi modal utama dalam mengatur teknis pembongkaran di lapangan. Menurutnya, pekerjaan infrastruktur di kawasan padat bukan hal baru bagi jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Tidak dilakukan penutupan jalan, jadi yang dibongkar tetap dilakukan," ujar Pramono saat ditemui di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).

Ia menambahkan bahwa Bina Marga akan berkoordinasi penuh agar lalu lintas tetap lancar selama proses berlangsung.

Rencana pembongkaran mencakup sekitar 90 tiang monorel yang selama ini terbengkalai dan dinilai mengganggu estetika kota. Lokasi pembongkaran meliputi koridor utama seperti HR Rasuna Said dan kawasan Senayan.

"Untuk pembongkaran monorel akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu," kata Pramono.

Ia menyebut jadwal tersebut dipilih agar persiapan teknis bisa dilakukan secara matang.

Pembongkaran ini akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga. Pemprov tidak lagi menunggu pihak swasta untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri," ucap Pramono.

Tiang monorel tersebut sebelumnya merupakan bagian dari proyek transportasi massal yang mangkrak selama bertahun-tahun. Keberadaannya kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu tata kota dan keselamatan pengguna jalan.

Pramono menyebut seluruh proses pembongkaran akan memperhatikan aspek keselamatan dan manajemen lalu lintas. Ia memastikan tidak akan ada penutupan ruas jalan utama selama pekerjaan berlangsung.

"Nanti akan kami taruh di mana, tempat yang dibongkar menjadi kewenangan Jakarta sepenuhnya," ujar Pramono.

Penentuan lokasi penyimpanan material akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan Pemprov ke depan. Opsi pemanfaatan ulang maupun penempatan sementara masih akan dikaji oleh dinas terkait.

Langkah pembongkaran ini menjadi bagian dari upaya penataan ulang infrastruktur kota yang terbengkalai. Pemprov DKI ingin memastikan ruang publik Jakarta lebih rapi, aman, dan fungsional.